Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi pendapatan negara dari Januari hingga Februari 2020 sebesar Rp216,6 triliun yaitu 9,7 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp2.233,2 triliun.PPh badan terkontraksi 19,57 persen berarti kondisi korporasi Indonesia tertekan cukup dalam
Sri Mulyani menuturkan pendapatan tersebut turun 0,5 persen (yoy) dibandingkan periode sama 2019 yang sebesar Rp217,8 triliun namun meningkat daripada bulan Januari 2020 yaitu Rp103,69 triliun.
“Dari sisi pendapatan negara 9 persen dari target APBN kita. Tapi pendapatan negara ini terkontraksi 0,5 persen dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 8,5 persen,” katanya dalam konferensi pers APBN KiTA 2020, di Jakarta, Rabu.
Sri Mulyani menuturkan pendapatan negara terkontraksi karena pendapatan dalam negeri mengalami penurunan dan belum adanya pemasukan dari hibah.
Ia merinci pendapatan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan Rp178 triliun yang tumbuh 0,3 persen (yoy) dibanding periode sama tahun lalu yakni Rp177,4 triliun dan meningkat daripada Januari 2020 yakni Rp84,66 triliun.
“Penerimaan perpajakan 9,5 persen dari target APBN 2020 sebesar Rp1.865,7 triliun,” ujarnya.
Penerimaan perpajakan tersebut berasal dari Direktorat Jenderal Pajak termasuk PPh migas sebesar Rp152,9 triliun atau 9,3 persen dari target Rp1.642,6 triliun namun terkontraksi 5 persen dibandingkan Februari 2019 Rp160,9 triliun
“Pertumbuhan pajak kita turun 5 persen karena PPh migas Rp6,6 triliun jadi kurs masih kuat namun lifting minyak lebih rendah itu kenapa PPh migas kita drop sangat dalam atau terkontraksi 36,8 persen dibanding tahun lalu yang berhasil tumbuh 34,8 persen,” jelasnya.
Sri Mulyani mengatakan pajak nonmigas yang realisasinya pada Februari 2020 Rp146,3 triliun turut mengalami kontraksi 2,7 persen dibanding periode sama tahun lalu Rp150,4 triliun.
Penurunan pajak nonmigas diakibatkan oleh PPh nonmigas yang realisasinya untuk Februari 2020 Rp89 triliun turun 3 persen dibanding Februari tahun lalu Rp91,8 triliun dan PPN Rp55,9 triliun turun 2,7 persen dibanding periode sama 2019 Rp57,5 triliun.
Sementara untuk PBB yang realisasinya Rp300 miliar naik hingga 95 persen daripada Februari 2019 Rp200 miliar serta pajak lainnya Rp1 triliun yang merupakan 13,2 persen dari target APBN 2020 Rp7,9 triliun.
“PPh impor mengalami penurunan sangat dalam dibanding tahun lalu ini karena impor kita negatif dan yang masih positif PPh OP tumbuh 18,8 persen. PPh badan terkontraksi 19,57 persen berarti kondisi korporasi Indonesia tertekan cukup dalam,” katanya.
Tak hanya itu, penerimaan perpajakan juga berasal dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebesar Rp25 triliun atau 11,2 persen dari target APBN 2020 Rp223,1 triliun dan meningkat 51,5 persen dibanding Februari 2019 Rp16,5 triliun.
Selanjutnya, pendapatan dalam negeri juga berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yaitu sebesar Rp38,6 triliun yang terkontraksi 4 persen dibanding periode sama tahun lalu Rp40,3 triliun.
“Realisasi PNBP itu 10,5 persen dari target APBN kita tahun ini yang sebesar Rp367 triliun,” ujarnya.
Baca juga: Menkeu sebut belanja perjalanan dinas berkurang karena wabah COVID-19
Baca juga: Menkeu perkirakan pertumbuhan ekonomi triwulan II-2020 alami tekanan
Baca juga: Pemerintah realokasi Rp10 triliun belanja KL untuk penanganan COVID-19
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2020
