• Beranda
  • Berita
  • Amnesty desak pemerintah distribusikan APD ke daerah

Amnesty desak pemerintah distribusikan APD ke daerah

21 Maret 2020 00:00 WIB
Amnesty desak pemerintah distribusikan APD ke daerah
Ilustrasi - Perawat mengenakan APD membawa pasien dalam pengawasan COVID-19 menuju kamar isolasi khusus RSUD dr Iskak, Tulungagung, Jawa Timur, Jumat (13/3/2020). ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko

Prioritas negara saat ini harus benar-benar difokuskan untuk memenuhi hak atas informasi dan hak kesehatan seluruh lapisan masyarakat

Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah segera mendistribusikan alat pelindung diri (APD) untuk tenaga kesehatan hingga ke daerah-daerah secara merata.

"Ini mendesak. Keselamatan tenaga kesehatan terancam jika tanpa perlindungan pemerintah, sementara mereka ada di lini paling depan penanganan virus corona," kata Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Presiden Joko Widodo , kata dia, sebelumnya mengumumkan perlindungan maksimal untuk tenaga medis, sehingga seharusnya pemerintah benar-benar memenuhi hak-hak tenaga kesehatan sesuai yang dijanjikan.

Menurut dia, dalam situasi darurat karena pandemi COVID-19 saat ini, apabila hak tenaga medis tidak dipenuhi, hak atas kesehatan masyarakat dalam bahaya serius.

"Karena itu, tak ada jalan lain kecuali pemerintah segera memenuhi hak-hak para dokter, perawat, bidan, atau pekerja kesehatan lainnya, termasuk memastikan peralatan, pelatihan, dan dukungan psikologis yang memadai," ucap Usman Hamid.

Baca juga: DPR sorot jas hujan jadi alat pelindung diri dari ancaman corona

Amnesty International Indonesi pun meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah meningkatkan koordinasi dan transparansi kepada masyarakat dalam memberikan keterangan terkait dengan pandemi corona itu.

"Prioritas negara saat ini harus benar-benar difokuskan untuk memenuhi hak atas informasi dan hak kesehatan seluruh lapisan masyarakat," kata dia.

Sementara itu, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bahteramas Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) di tengah merebaknya COVID-19 terpaksa membatalkan jadwal operasi pasien karena kehabisan stok masker.

Direktur Utama RSUD Bahteramas dr Sjarief Subijakto mengatakan pihaknya sudah berupaya berkoordinasi untuk mengadakan masker di RSUD tersebut, tetapi hingga kini belum berhasil.

"Sudah menghubungi Jakarta, Makassar, dan Surabaya, tapi kosong. Kemarin minta bantuan Dinas Kesehatan Provinsi Sultra cuma dapat satu dus saja," katanya.

Sebagai solusi untuk menghadapi situasi tersebut, dirinya harus meminta tenaga medis membuat masker dengan menjahit kain untuk digunakan sebagai alat pelindung diri (APD) sebanyak-banyaknya.

Baca juga: Pemkab Banjarnegara beri alat pelindung diri untuk tiga rumah sakit
Baca juga: Antisipasi penambahan pasien, RSPI upayakan tambah alat pelindung diri

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2020