Melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa malam, Koordinator Presidium Himpuni Maryono, mengatakan pemerintah harus memastikan ketersediaan fasilitas dan perlengkapan medis untuk pencegahan penyebaran virus Corona.
Untuk itu, pemerintah harus menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk menyediakan perlengkapan kesehatan pencegahan penyebaran virus, khususnya masker dan hand sanitizer, dengan harga murah dan terjangkau.
Baca juga: DPD diminta pantau kebijakan pusat di daerah terkait COVID-19
"Juga fasilitas kesehatan untuk penanganan orang-orang yang 'suspect', seperti rumah sakit dan segala perlengkapannya seperti ruang isolasi, ruang perawatan, alat pelindung diri (APD), alat test virus, dan lainnya tercukupi," katanya.
Dalam penyampaian pernyataan itu, Maryono didampingi Ketua Umum IKA UB Ahmad Erani Yustika, Ketua Umum IKA UNJ Juri Ardiantoro, Ketua Umum ILUNI UI Andre Rahadian, dan A. Muqowam Waketum IKA Undip.
Himpuni juga meminta pemerintah melalui Kementerian Perindustrian melakukan konversi beberapa industri yang memiliki kemampuan untuk memproduksi alat pelindung diri dan hand sanitizer, serta menjual hanya kepada pemerintah untuk persediaan pemerintah.
Baca juga: Aktivitas lintas batas negara diperketat cegah COVID-19
Himpuni, kata Maryono, mendukung penuh kebijakan pemerintah agar warga bekerja, belajar, dan beribadah di rumah.
"Pemerintah lebih tegas lagi meminta kantor pemerintahan, BUMN/BUMD, perusahaan swasta, rumah ibadah, dan lain-lain, terutama di wilayah dengan intensitas penyebaran virus yang tinggi agar melaksanakan kebijakan tersebut," katanya.
TNI dan Polri juga diminta ikut mengawasi supaya masyarakat menaati, serta mengajak tim medis swasta, mahasiswa kedokteran, dan keperawatan ikut membantu di RS.
Baca juga: Sri Mulyani tak paksakan defisit anggaran di bawah tiga persen
Stok sembako
Maryono mengingatkan pemerintah harus memastikan persediaan kebutuhan pokok atau sembako, misalnya beras, gula, dan minyak, agar tersedia dalam jumlah yang cukup dan harga terjangkau.
"Warga yang menimbun kebutuhan pokok diberi hukuman yang keras," tegas Ketua Umum IKA Undip itu.
Menurut dia, pemerintah harus segera merealokasi anggaran sesuai dengan mendesaknya masalah yang harus diselesaikan sekarang, melalui pemotongan anggaran Program Non Prioritas dalam APBN 2020 atas persetujuan DPR RI.
Di samping itu, Himpuni juga menyarankan pemerintah perlu memitigasi beberapa kelompok masyarakat, yakni masyarakat miskin dan sekitar garis kemiskinan dipastikan memperoleh prioritas penanganan, salah satunya dengan penambahan BLT dan perluasan Rastra.
Pelaku usaha mikro dan kecil dihentikan cicilan kredit dan diberikan bantuan modal untuk meneruskan usahanya.
Kemudian, para pelaku sektor informal yang berhenti bekerja dan pekerja di perusahaan yang tidak lagi bisa bekerja diberikan pendapatan minimal agar bisa menyangga kebutuhan hidup sehari-hari.
"Mengalokasikan tambahan anggaran untuk insentif tenaga medis, yakni dokter, perawat, dan lain-lain sehingga mereka bisa bekerja dengan total, plus menggerakkan relawan apabila situasi makin memburuk," kata Maryono.
Dalam kondisi seperti ini, Maryono mengajak pemerintah daerah untuk bergandengan tangan dan bersatu padu dengan pemerintah pusat dalam menghadapi persoalan besar ini.
"Masyarakat juga wajib menaati seluruh keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah," ujar Maryono.
Pemerintah pusat, kata dia, dapat meminta OJK dan BI untuk melakukan relaksasi terhadap usaha yang memiliki dimensi sosial tinggi, misalnya yang padat tenaga kerja.
"Kami yakin dengan kesigapan dan kesiapan pemerintah yang sudah teruji, ditambah partisipasi seluruh masyarakat untuk bahu-membahu mengatasi persoalan. Insya Allah ujian akan berhasil kita selesaikan dengan baik," kata Maryono.
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2020
