Misalkan dari 200 orang yang antre dan hanya dua yang positif, artinya dua ini bisa mengakibatkan semuanya menjadi positif
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih mempertimbangkan pelaksanaan tes cepat terhadap warga guna penanganan dan pencegahan penyebaran virus corona baru (COVID-19) di daerah itu.
"'Rapid test' (tes cepat) ini kita juga harus pertimbangkan positif dan negatifnya, gubernur akan diskusikan hal ini untuk mencegah penyebaran," kata Kepala Dinas Kesehatan Sulsel dr Ichsan Mustari di Makassar, Rabu.
Meskipun program tes cepat corona sudah dianggarkan Pemprov Sulsel, kata dia, kebijakan menggelarnya harus dipikirkan secara matang, termasuk dengan belajar dari berbagai daerah yang telah lebih dahulu melaksanakan, seperti Jawa Timur.
Baca juga: 320 tenaga medis di Bogor tes cepat COVID-19
Dia menjelaskan banyak permasalahan timbul usai tes cepat, salah satunya antrean panjang dan mengakibatkan banyak orang berkumpul.
"Dari sana, bisa lagi terjadi penularan. Misalkan dari 200 orang yang antre dan hanya dua yang positif, artinya dua ini bisa mengakibatkan semuanya menjadi positif," katanya.
Tes cepat, lanjut Ichsan, hanya akan dilakukan kepada ODP (Orang Dalam Pemantauan) berdasarkan penyaringan. Pemeriksaan tes cepat kepada mereka yang pernah kontak dengan pasien positif COVID-19.
Oleh karena itu, ia menekankan "physical distancing" (pembatasan fisik) harus dipatuhi semua warga Sulsel, menjauhi seluruh jalan dan tetap berada di rumah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.
"Kita hindari semua jalan, salah satu dari tujuan 'physical distance'. Terkait dengan lokasi positif corona, itu kita harus menganalisis epidemiologinya. Apalagi bertambahnya positif. Jadi kita minta untuk tidak keluar dari rumah," ujarnya.
Baca juga: Jatim prioritaskan tes cepat COVID-19 di daerah terjangkit
Baca juga: Yurianto: Rapid test hanya periksa antibodi bukan virus COVID-19
Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2020
