Iskandarsyah menyebut dari data Dinas Sosial Kepulauan Riau, ada sekitar 46.000 warga tidak mampu di daerah setempat, di mana sekitar 30.000 di antaranya menjadi wilayah pemerintah pusat melalui Program Keluarga Harapan.
"Nah, sisanya sekitar 16.000 warga yang memang masuk kriteria orang tidak mampu karena akibat Covid-19, harus kita bantu melalui pendanaan APBD," kata Iskandarsyah, Jumat.
Baca juga: Mudik gratis ditiadakan, pengamat: Alihkan anggaran ke bantuan sembako
Ia meminta bantuan sembako itu diberikan selama wabah Covid-19 berlangsung, bahkan menjelang hari raya Idul Fitri.
Ia pun meminta pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melibatkan pemerintah kabupaten/kota dalam memberikan bantuan sembako itu.
"Misalnya, (di tingkat) pemerintah provinsi Rp150.000 dan kabupaten/kota Rp100.000, sudah ada Rp250.000. Kemudian dikonversikan dalam bentuk sembako, di antaranya beras, telur, sarden, dan sebagainya," jelasnya.
Baca juga: Penambahan bantuan sembako diusulkan akhir tahun jika corona berlanjut
Lebih lanjut, Iskandarsyah menyebut berdasarkan perkiraan sementara, dibutuhkan anggaran sekitar Rp7 miliar buat merealisasi program sembako di sana di tengah pandemi Covid-19.
Seluruh fraksi di DPRD Kepulauan Riau, kata dia, sudah menyatakan sepakat terkait program sosial kemasyarakatan itu.
Pihaknya pun telah meminta pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menghitung secara rill mengenai data warga tidak mampu berikut anggaran yang diperlukan.
"Pada intinya kami di DPRD akan mendukung penuh anggaran untuk penanganan sekaligus dampak ekonomi yang timbul akibat Covid-19 ini," tegas Iskandarsyah.
Pewarta: Ogen
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2020
