"Jika tidak ada jaminan mereka meminta anggotanya tidak ikut menangani perawatan pasien COVID-19 demi melindungi dan menjaga keselamatan sejawat mereka. Surat itu menangkap kegelisahan dan realita kondisi APD tenaga medis di berbagai rumah sakit," kata Jazuli dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Baca juga: Pemerintah diminta evaluasi langkah penanganan COVID-19
Dia mengaku sedih membaca surat organisasi profesi medis tersebut dan dirinya yakin tidak ada niat sedikitpun dari para dokter dan tenaga medis untuk lari dari medan juang kemanusiaan.
Menurut dia, permintaan dan harapan mereka untuk mendapat APD yang mencukupi sangat rasional dan manusiawi dalam usaha mereka menangani pasien COVID-19.
"Mereka pahlawan bagi kita semua, taruhannya nyawa jika mereka tidak terlindungi yang berdampak pula pada keberlangsungan perawatan pasien COVID-19," ujarnya.
Baca juga: Fraksi PKS DPR potong gaji anggotanya beli APD bagi tenaga medis
Menurut Jazuli, pemerintah harus merespons serius tuntutan tersebut dengan langkah-langkah terukur dan terkoordinasi.
Dia menyarankan agar pemerintah mengkalkulasikan kebutuhan APD tenaga medis dengan cepat dan tepat, menerapkan SOP dan protokol distribusi penyediaan APD yang ketat agar tidak ada RS yang sampai kehabisan stok.
"Tuntutan IDI harus jadi perhatian karena puluhan tenaga medis positif COVID-19 dan 10 di antaranya meninggal dunia. Tidak sedikit pula pekerja rumah sakit yang akhirnya memilih mundur dari pekerjaan demi mengamankan diri seperti yang terjadi di RSUD Banten," katanya.
Baca juga: FPKS canangkan gerakan berbagi masker dan disinfektan gratis
Anggota Komisi I DPR RI itu menilai pemerintah tidak bisa menggunakan pola kerja standar sehingga respons cepat sangat dibutuhkan misalnya menggalang semua potensi dari pengusaha, swasta, dan masyarakat bahkan bantuan internasional untuk memenuhi kebutuhan APD bagi RS dan tenaga medis
Jazuli mengatakan, PKS telah menyalurkan bantuan APD melalui PB IDI dan PPNI, di antaranya dari pemotongan gaji anggota Fraksi PKS pada Kamis (26/3).
"Kebijakan pemotongan gaji untuk APD ini juga diikuti seluruh anggota DPRD PKS dan disalurkan langsung ke rumah sakit di berbagai daerah. Mudah-mudahan kebijakan pemotongan gaji bisa diikuti fraksi lain, presiden, menteri, kepala daerah, dan direksi BUMN serta perusahaan swasta," katanya.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2020
