"Pendekatan yang paling utama adalah pendekatan peran serta masyarakat. Itu efektif dalam menerapkan pembatasan fisik, apalagi mengenai karantina wilayah jika diterapkan," kata dia saat dihubungi di Jakarta, Senin.
Sebab, melalui peran serta masyarakat akan ada keterlibatan RT, RW, lurah serta tokoh-tokoh masyarakat dan keagamaan. Kemudian juga tokoh kepemudaan, organisasi masyarakat termasuk karang taruna.
Menurutnya, semua lini tersebut harus dilibatkan dan diaktifkan dalam menangani penyebaran COVID-19. Hal itu sesuai dengan jalannya suatu kebijakan yang bersifat dari atas ke bawah.
Baca juga: Pekanbaru kaji kemampuan logistik jika terjadi "lockdown"
Baca juga: Ratusan Jamaah Masjid Jami Kebon Jeruk bertahan karantina mandiri
Baca juga: Gubernur Jabar izinkan kab/kota terapkan karantina wilayah parsial
Apalagi jika kasus COVID-19 terus meningkat drastis dan menyebabkan daya tampung rumah sakit dan kemampuan tenaga medis tidak lagi memadai, tentunya tidak luput dari pentingnya peran serta masyarakat.
Agar ada kesadaran masyarakat dan mereka mengerti bahaya COVID-19, kata dia, perlu dilakukan sosialisasi secara terus menerus di seluruh daerah. Kemudian juga edukasi publik agar membudayakan pola hidup bersih.
Mengenai sejumlah daerah yang mulai melakukan karantina wilayah, ia mengatakan pentingnya komunikasi publik secara baik. Oleh sebab itu dibutuhkan kepiawaian dari setiap kepala daerah yang bertanggungjawab atas masyarakatnya.
"Intinya konteks kolaboratif harus dilakukan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19," ujarnya.
Secara umum, kebijakan kolaboratif itu selain melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat, juga mengikutsertakan peran swasta agar saling bersinergi.*
Baca juga: Anies: lima sektor tetap beroperasi jika Jakarta karantina wilayah
Baca juga: Setelah desak Anies karantina wilayah, Bupati Bogor sekat Jalur Puncak
Baca juga: Anies Baswedan telah usulkan karantina wilayah ke pemerintah pusat
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2020
