Sosiolog sekaligus dosen di Universitas Indonesia (UI) Imam B Prasodjo menyarankan pemerintah agar pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam bentuk sembako dan uang tunai kepada masyarakat ekonomi lemah apabila pembatasan sosial skala besar diterapkan.Misalnya 70 persen berupa sembako sisanya uang tunai untuk beli obat
"Misalnya 70 persen berupa sembako sisanya uang tunai untuk beli obat, vitamin dan sebagainya," kata dia saat dihubungi di Jakarta, Selasa.
Pemerintah, katanya, telah menyampaikan pencarian BLT segera dilakukan untuk membantu masyarakat akibat terdampak pandemi COVID-19. Namun, menurut Imam BLT saja tidak cukup mengatasi masalah saat ini.
"Saya sarankan bukan BLT yang paling penting. BLT itu tunai tapi yang penting itu bisa diterjemahkan ke dalam bentuk sembako langsung dan diantarkan ke rumah mereka," katanya.
Selain itu, ujar dia, BLT berupa uang yang diberikan tersebut bisa juga digunakan masyarakat untuk berbelanja secara daring guna menghindari kerumunan di pasar atau toko.
Baca juga: Atiqah Hasiholan & Rio Dewanto buat aturan khusus selama pandemi
Ia menyadari dalam menerapkan kebijakan tersebut tidak akan mudah terutama menentukan masyarakat yang betul-betul membutuhkan bantuan dari pemerintah.
Sosiolog sekaligus Ketua Yayasan Nurani Dunia tersebut menyarankan pemangku kepentingan menggunakan data Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk menyasar siapa saja masyarakat yang berhak menerima bantuan akibat pandemi COVID-19.
PLN, ujar dia, pasti memiliki data pelanggan yang menggunakan daya listrik 450 Volt Ampere (VA). Dengan itu pemerintah akan lebih mudah dan bantuan pun lebih tepat sasaran.
Meskipun demikian, pemerintah juga perlu memastikan masyarakat atau pelanggan 450 VA tersebut harus betul-betul yang kurang mampu dengan cara mendatangi tempat tinggal mereka.
"Masyarakat atau pelanggan 450 VA itu bisa juga listriknya digratiskan selain menerima bantuan tadi," kata lulusan Brown University tersebut.
Apabila hal itu sudah dikerjakan pemerintah kepada masyarakat miskin atau ekonomi lemah, maka kebijakan apapun yang diambil misalnya penerapan karantina wilayah atau pembatasan sosial skala besar akan lebih aman karena mereka sudah terjamin.
Contoh, lain ujar dia, pemerintah juga harus memerhatikan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari penghasilan ojek pangkalan maupun daring.
Pada situasi pandemi COVID-19 saat ini, pengemudi ojek tentunya kesulitan mencari nafkah. Di sisi lain mereka harus memikirkan pemasukan agar cicilan motor tetap bisa dilunasi.
"Orang-orang yang terdampak inilah mesti menjadi perhatian pemerintah," katanya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan sosial bagi masyarakat rentan terhadap wabah COVID-19 dan yang terdampak secara ekonomi akibat kebijakan physical distancing atau pembatasan jarak fisik.
Baca juga: Wapres: Masyarakat rentan COVID-19 dapat bantuan Pemerintah
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2020
