Kementerian Luar Negeri Republic of Korea menyebutkan bahwa Indonesia dipilih karena NKRI adalah salah satu negara mitra utama mereka. Indonesia tentu pantas untuk merasa senang karena dipilih untuk mendapat bantuan di bidang kemanusiaan akibat munculnya corona virus disease atau COVID-19 yang pertama kali muncul di kota Wuhan, China.
Sekalipun keputusan itu diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri Korsel dari Seoul, rakyat Indonesia perlu menyadari bahwa Kedutaan Besar Korsel di Jakarta pasti amat berperan dalam pengambilan keputusan tersebut.
Kedubes mereka di ibu kota Jakarta pasti telah mengumpulkan “setumpuk” data dan fakta tentang Langkah-langkah yang ditempuh pemerintahan Presiden Joko Widodo guna mengatasi virus yang menakutkan warga di seluruh dunia.
Jokowi bahkan telah membentuk badan khusus yang disebut Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 yang Ketua-nya adalah Doni Monardo.
Baca juga: Luhut Pandjaitan minta masyarakat tidak mudik
Letnan Jenderal TNI-Angkatan Darat ini masih menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BNPB dengan didukung BPBD-BPBD di semua provinsi, kota serta kabupaten terus aktif mengatasi berbagai bencana di semua daerah.
Akan tetapi,virus corona belum juga hilang dari seluruh Tanah Air. Sudah lebih dari 1.528 orang terbukti positif diserang virus ini. Sementara hingga hari Selasa 31 Maret 2020, sudah 136 orang yang meninggal dunia.
Kemudian, yang berhasil sembuh adalah 81 orang. Pada dasarnya kelompok ini dibagi ke dalam dua kelompok yaitu pasien dalam pengawasan atau PDP serta orang dalam pemantauan (ODP).
Pemerintah telah memerintahkan banyak rumah sakit milik pemerintah pusat serta pemerintah daerah bahkan milik swasta untuk merawat PDP dan ODP. Contohnya adalah Rumah Sakit Penyakit Penyakit Infeksi Sulianti Suroso di Jakarta, RSPAD Gatot Subroto yang juga berada di ibu kota, Bahkan juga RS Persahabatan.
Namun rupanya, berbagai Langkah tersebut dinilai belum memadai. Bahkan pemerintah telah mulai membagikan APD alias alat pelindung diri misalnya bagi para dokter dan tenaga medis dan juga masyarakat umum.
Karena itu, para pejabat mulai “melirik” pilihan atau alternatif-alternatif lainnya seperti karantina kewilayahan atau “lock down” hingga mengimbau masyarakat untuk tidak “pulang kampung” atau mudik apalagi umat Islam pada akhir bulan April 2020 sudah memasuki Bulan Ramadhan yang diikuti dengan Hari Idul Fitri alias Lebaran.
Jutaan warga biasanya beramai-ramai berlebaran ke kampung halaman dengan menumpang bus, kereta api, mobil pribadi, pesawat udara, kapal laut hingga naik motor. Jutaan orang berbondong- bondong pulang kampung sambal membawa oleh-oleh untuk dibagi-bagikan kepada istri, suami, orang tua, kerabat yang sudah lama menanti- nanti.
Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rahman mengungkapkan bahwa pemerintah memperkirakan enam juta orang bakal mudik Lebaran.
Dengan mudik saat Lebaran, seseorang pasti menemui keluarganya guna meminta maaf atas kesalahan- kesalahan yang dibuatnya. Dengan meminta maaf maka silaturahim antarorang akan tetap terpelihara atau terjaga.
Baca juga: Wapres: Pemerintah siapkan PP larangan mudik di tengah wabah COVID-19
“Dosakah" tak mudik?
Karena pemerintah memperkirakan virus corona masih akan ada hingga beberapa bulan mendatang, maka para pejabat mulai merenungkan bagaimana caranya agar virus ini tidak semakin menyebar ke semua daerah. Salah satu pilihannya adalah mengimbau, mengajak serta meminta calon- calon pemudik untuk membatalkan niatnya untuk mudik.
Kepala Hubungan Masyarakat Daerah Operasi I, PT Kereta Api Indonesia (KA) Eva Chairunisa mengungkapkan sekitar 28 perjalanan rangkaian kereta api sudah dibatalkan untuk membawa ribuan pemudik. Padahal ribuan calon pemudik sudah membeli atau memesan karcis kereta api.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengimbau warganya misalnya yang tinggal dan bekerja di Jakarta untuk membatalkan atau mengurungkan niatnya pulang kampung.
Imbauan serupa juga telah dilontarkan pejabat Kementerian Perhubungan. Yang kini menjadi pertanyaan adalah sudahkah seluruh calon pemudik mengurungkan niatnya untuk mengikuti anjuran ataupun harapan pemerintah?
Karena bulan puasa atau Ramadhan yang otomatis diikuti Lebaran dilaksanakan oleh mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, maka peranan para ulama, dai, kiai untuk mendorong umat Islam untuk tahun 2020 tak mudik menjadi sangat penting.
Orang Islam pasti atau bisa diharapkan menghormati Majelis Ulama Indonesia (MUI) baik di tingkat pusat maupun daerah- daerah untuk mengeluarkan fatwa atau seruan tak mudik.
Sementara itu, juga ada banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas mulai dari Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persis, Satkar Ulama hingga Al- Wasliyah. Selain itu, ada “segudang” kiai, ulama, dai mulai dari Aa Gym (Abdullah Gymnastiar),Quraish Shihab, Nazarudin Umar hingga Mamah Dedeh.
Mereka itu pasti mengetahui ayat- ayat suci Al Qur’an dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW yang pada dasarnya menetapkan bahwa pada situasi tertentu yang gawat atau rawan maka orang Islam boleh saja tak memenuhi, menengok keluarganya seperti pada bulan puasa dan Lebaran.
Mudah-mudahan para ulama itu sudah mulai bergerak aktif di lingkungannya masing-masing untuk mendorong umatnya guna membatalkan niat mudiknya sehingga jangan lagi ada orang-orang Indonesia yang harus kehilangan nyawa mereka gara-gara virus mematikan itu.
Tekankanlah kepada umat atau pengikutnya bahwa tak mudik itu sama sekali tak berarti sudah tak menghormati orang di desa atau kampungnya. Orang, sanak keluarga atau apa pun istilahnya tetap dihargai, dihormati.
Para tokoh agama itu harus meyakinkan umatnya bahwa COVID-19 sudah menelan ribuan korban di seluruh dunia. Karena itu, umat Islam di Tanah Air sebaiknya jangan pergi ke mana-mana dulu.
Sayangilah nyawa sendiri, orang tua, saudara, hingga orang di kampung halaman sehingga tak menjadi korban sia-sia akibat virus yang mematikan ini.
Mudah-mudahan Allah SWT memaafkan orang-orang yang membatalkan niat baiknya untuk mudik guna berlebaran di kampungnya akibat virus corona yang jahat itu dan tetap berada di tempat bekerjanya ataupun bersekolah serta berkuliah.
Baca juga: Gerakan mudik warga Jakarta ubah masa puncak COVID-19, kata pakar UB
*) Arnaz Ferial Firman adalah wartawan LKBN ANTARA tahun 1982-2018, pernah meliput acara kepresidenan tahun 1987-2009.
Pewarta: Arnaz Ferial Firman *)
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2020
