Bantuan pemerintah dalam rangka menanggulangi dampak pandemi COVID-19 terhadap kondisi perekonomian nasional perlu difokuskan untuk membantu berbagai UMKM yang tersebar di berbagai daerah di Tanah Air.Bantuan pemerintah harus hadir untuk sektor UMKM guna memenuhi beban tambahan yang sulit dipenuhi
"Bantuan pemerintah harus hadir untuk sektor UMKM guna memenuhi beban tambahan yang sulit dipenuhi," kata Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina dalam rilis di Jakarta, Kamis.
Untuk itu, ujar politisi Fraksi PKS itu, Kementerian Perindustrian diharapkan dalam melakukan penanganan wabah COVID-19 dan pemulihan sektor industri di dalam negeri, perlu menitikberatkan kepada usaha berskala mikro kecil dan menengah.
Ia mengingatkan bahwa berdasarkan data dari Disnakertrans DKI Jakarta, ada hingga sebanyak 16.065 pekerja di-PHK dan 72.770 pekerja dirumahkan.
"Karyawan di-PHK dan dirumahkan akibat dua hal. Pertama permintaan menurun drastis, yang kedua kebijakan social distancing akibat mewabahnya COVID-19 tanpa perimbangan yang memadai dari institusi pemerintah, baik pusat maupun daerah," ujar Nevi.
Menurut dia, jenis industri yang langsung berdampak karena pukulan pandemi adalah UMKM.
Padahal, lanjutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada pertengahan 2019 saja sekitar 58 juta UMKM di Indonesia.
"Semua pemilik UMKM maupun karyawannya, saat ini menghadapi situasi yang serba sulit. Hadirnya Kemenperin di tengah UMKM mesti menjadi penyelamat usaha-usaha kecil ini," ucapnya.
Nevi mengingatkan kepada semua pihak bahwa pelaku UMKM saat ini sangat berat membayar karyawannya.
Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengapresiasi langkah pemerintah yang memberikan dana stimulus kepada para pelaku UMKM terkait penanggulangan dampak COVID-19 terhadap kondisi perekonomian nasional.
"Dana mitigasi yang diberikan untuk menyelamatkan UMKM yang terdampak secara langsung oleh pandemi COVID-19 ini akan sangat bermanfaat bagi rakyat kecil apabila tepat sasaran," kata Herman Khaeron.
Politisi Fraksi Partai Demokrat itu juga mengingatkan bahwa Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki sudah berjanji akan menyebarkan insentif tersebut seluas mungkin.
Hal tersebut, lanjutnya, akan sangat bermanfaat terutama bagi sekitar 64 juga unit usaha kecil yang tersebar di berbagai wilayah di Nusantara.
Ia berpendapat bahwa selama ini Kemenkop UKM tidak bisa melakukan tugasnya secara maksimal karena anggaran yang diberikan melalui APBN bagi jenis kementerian yang berhubungan langsung kepada masyarakat ini terbilang sangat minim.
Untuk itu, ujar dia, diharapkan dengan adanya dana stimulus bakal dapat lebih diandalkan sebagai penggerak utama pembangunan ke depannya.
Baca juga: Teten ajak lebih banyak UMKM produksi masker kain
Baca juga: Realisasi penyaluran KUR hingga Februari 2020 Rp34,94 triliun
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2020
