Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, dan Dinas Ketenagakerjaan di daerah bisa ikut aktif mendata, lalu data tersebut disetorkan ke pemerintah pusat.
"Dampak dari pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sangat luas, di antaranya sampai ke pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat bawah, maka rencana bantuan ini tentu akan bermanfaat bagi mereka," ujar Hetifah yang berasal dari dapil Provinsi Kalimantan Timur ini dalam keterangan tertulisnya, Minggu.
Sedangkan bantuan yang diberikan antara lain berupa keringanan pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BP Jamsostek, usaha utilitas, retribusi oleh pemerintah daerah, relaksasi pinjaman bank, serta pemberian kartu pra kerja.
Baca juga: Kemenparekraf siapkan 3 langkah selamatkan industri pariwisata
Dalam rencana pemberian bantuan ini, lanjut Hetifah, kepastian basis data yang akurat merupakan kunci keberhasilan program, maka data nasional harus terbangun secara detail by name by address, yakni siapa yang akan diusulkan menjadi penerima jaring pengaman.
Untuk itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menyarankan Kemenparekraf bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam melakukan pendataan, karena pihak yang mengetahui basis data ada di daerah.
"Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, dan Dinas Ketenagakerjaan di daerah bisa ikut aktif mendata, lalu data tersebut disetorkan ke pemerintah pusat. Tujuannya adalah agar basis data terperbarui karena pemda yang paling tahu keadaan di lapangan," ucapnya.
Baca juga: Pemerintah buka jalur pengaduan pengusaha parekraf terdampak COVID-19
Hetifah yang membawahi urusan bidang kesejahteraan rakyat ini menyarankan pemerintah untuk membuka pendaftaran secara daring, karena bisa saja ada yang belum masuk dalam kelompok sebagai pelaku industri pariwisata.
"Masyarakat yang memang merasa memerlukan bantuan tapi belum masuk ke database, bisa mendaftarkan dirinya secara mandiri. Sejauh ini baru kartu pra kerja yang ada. Namun demikian, pemerintah pusat maupun daerah harus dapat memverifikasi data untuk memastikan kebenaran data yang diinput," ucap Hetifah.
Baca juga: Pusat Krisis diaktifkan tekan dampak COVID-19 terhadap pariwisata
Politisi perempuan ini berharap bantuan ini dapat menyentuh langsung lapisan masyarakat, terutama pelaku industri pariwisata di tingkat bawah meski hanya memiliki akses teknologi dan informasi terbatas.
Ia menegaskan untuk memperoleh data akurat pelaku usaha di sektor ini, maka setiap wilayah harus ada tim yang secara aktif menyisir daerahnya untuk mencari mereka-mereka yang memang membutuhkan.
"Termasuk para pekerja informal seperti penjual cindera mata, pemandu wisata, serta penyedia transportasi lokal. Jangan sampai dilupakan karena mereka juga terdampak ekonominya akibat pandemi COVID-19, sehingga mereka juga membutuhkan bantuan ini," ujar Hetifah.
Baca juga: Kemenparekraf utamakan lindungi kesehatan masyarakat terkait COVID-19
Baca juga: Kemenparekraf pastikan tenaga medis dapat fasilitas akomodasi terbaik
Pewarta: M.Ghofar
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2020
