Paket isolasi mandiri yang ditawarkan sejumlah hotel di tengah wabah Virus Corona jenis baru (COVID-19) disebut masih belum mampu mendongkrak okupansi hotel karena permintaannya yang rendah.Bahkan kami sekarang tidak bisa menyebut besaran okupansi karena okupansi itu dihitung kalau di atas 10 persen. Sekarang kondisinya sudah di bawah 10 persen
Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani dalam seminar virtual bertajuk Strategi Pengelola Industri Perhotelan Menghadapi COVID dan Krisis di Jakarta, Kamis, mengatakan penawaran paket tersebut memang jadi salah satu strategi untuk bisa bertahan di tengah pandemi.
"Terkait demand-nya, memang relatif kecil. Ada yang menerima tenaga medis dan isolasi mandiri, tapi jumlahnya kalau dibandingkan kondisi normal, ya jauh. Tapi paling tidak kalau memungkinkan, tetap kita upayakan berjalan," kata Haryadi.
Menurut dia, karena permintaannya rendah, sudah pasti strategi tersebut tidak menguntungkan. Namun, jika bisa menutup biaya operasional, maka pihak hotel akan mengupayakan promo tersebut bisa berjalan.
"Misal di Jakarta, ada hotel punya Pemda, memang penuh karena diisi tenaga medisnya, tapi kan tidak semua (hotel) bisa menikmati kondisi itu," kata Haryadi.
Baca juga: PHRI akui kemungkinan tak semua hotel bisa bayar THR karyawan
Di sisi lain, lanjut Ketua Umum Apindo itu, hotel juga kehilangan potensi pendapatan dari pasar pemerintah dan korporasi yang biasanya menggelar kegiatan di hotel.
Oleh karena itu, sektor perhotelan dinilai menjadi sektor yang paling terdampak akibat COVID-19. Konsumen ritel yang non-pemerintah dan korporasi pun tidak bisa diharapkan karena kondisi masyarakat yang juga kesulitan.
"Bahkan kami sekarang tidak bisa menyebut besaran okupansi karena okupansi itu dihitung kalau di atas 10 persen. Sekarang kondisinya sudah di bawah 10 persen," ujarnya.
Lebih lanjut, Hariyadi mengungkapkan sempat ada diskusi dengan pemerintah daerah mengenai penggunaan hotel untuk tempat isolasi pemudik yang nekat kembali ke kampung halamannya.
Menurut dia, hal itu pun besar kemungkinan bisa dilakukan karena pemerintah daerah tidak mungkin menolak warga yang memaksa kembali ke kampung halaman mereka
"Tapi kami dari sektor riil, kita berharap mudik tidak terjadi karena akan jauh lebih sulit jika penanganan kesehatan tidak berjalan, lalu menyebar. Itu kan tidak mudah. Tapi, itu mungkin akan dijalankan. Ada kemungkinan ke sana (digunakan pemda untuk isolasi pemudik)," katanya.
Baca juga: Presiden Jokowi: Tahun depan akan terjadi "booming" pariwisata
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2020
