Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus menyarankan beberapa syarat harus dipenuhi bagi negara yang hendak mencabut pembatasan sosial dan ekonomi di wilayahnya dalam langkah pencegahan penyebaran kembali COVID-19.Ini adalah sesuatu yang kita semua inginkan, tetapi harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Jika dilakukan terlalu cepat, kita berisiko membangkitkan virus yang bahkan bisa lebih buruk dari situasi kita saat ini
Tedros dalam keterangannya kepada media sebagaimana dikutip dalam laman resmi WHO di Jakarta, Jumat, menekankan agar pencabutan pembatasan sosial dan larangan aktivitas ekonomi tidak boleh membangkitkan virus dan menjadikan keadaan lebih buruk dari saat ini.
"Ini adalah sesuatu yang kita semua inginkan, tetapi harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Jika dilakukan terlalu cepat, kita berisiko membangkitkan virus yang bahkan bisa lebih buruk dari situasi kita saat ini," kata Tedros menanggapi rencana beberapa negara yang akan mengakhiri lockdown.
Baca juga: Tangani COVID-19, dua daerah ajukan PSBB ke Gubernur Kepri
WHO menyarankan enam syarat yang harus dipenuhi oleh tiap negara yang akan mencabut pembatasan sosial dan ekonomi, pertama, bahwa penularan di suatu daerah tersebut sudah dapat dikendalikan.
Kedua, memastikan ketersediaan sistem kesehatan untuk melakukan pendeteksian, pengujian, mengisolasi dan merawat setiap kasus, dan melacak riwayat tiap kontak kasus.
Ketiga, wabah virus juga harus sudah diminimalkan pada tempat-tempat tertentu seperti fasilitas kesehatan dan panti jompo. Keempat, langkah-langkah pencegahan diterapkan di tempat kerja, sekolah, dan tempat-tempat yang banyak dikunjungi orang-orang.
Baca juga: ASN positif COVID-19, Kota Dumai diminta ajukan PSBB
Kelima, risiko penularan kasus dari luar negeri benar-benar dikelola. Dan yang keenam, memastikan masyarakat sepenuhnya telah teredukasi, dilibatkan, dan diberdayakan untuk bisa menyesuaikan diri untuk menerapkan norma-norma baru pada saat masih terjadi pandemi virus seperti saat ini.
Tedros menekankan bahwa upaya penanganan pandemi COVID-19 harus dilakukan secara bekerja sama, tidak hanya dilakukan pada level internasional dan nasional, tapi juga pada level masyarakat.
Seperti diketahui, sejumlah negara di Eropa seperti Spanyol, Austria, Italia dan lainnya mempertimbangkan untuk melonggarkan kebijakan lockdown seiring terjadi pelambatan pertumbuhan jumlah kasus baru.
Baca juga: Akademisi UGM: PSBB harus dimulai dari RT/RW
Berdasarkan catatan dari laporan harian WHO, beberapa negara di Eropa telah mencatatkan rekor tertingginya dalam jumlah kasus baru per hari dan angka kematian per harinya.
Tercatat pula jumlah kasus baru COVID-19 secara global per harinya paling tinggi terjadi pada 11 April yang mencapai 89.657 kasus. Setelahnya, jumlah kasus baru tidak pernah melewati angka tersebut.
Data WHO hingga 16 April mencatatkan total kasus COVID-19 di dunia telah mencapai 1.991.562 kasus dengan total kematian 130.885 jiwa.
Baca juga: Pemkot Makassar diminta sosialisasi PSBB sebelum diterapkan
Sementara data kasus COVID-19 di Indonesia per 16 April adalah 5.516 positif, 548 orang sembuh, 496 jiwa meninggal, 11.873 orang Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan 169.446 Orang Dalam Pemantauan (ODP).
Beberapa wilayah provinsi dan kabupaten-kota di Indonesia juga sudah mulai menerapkan Kekarantinaan Kesehatan dengan melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Beberapa wilayah yang telah menerapkan dan mendapat "lampu hijau" dari Menteri Kesehatan untuk melaksanakan PSBB adalah Provinsi DKI Jakarta; Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat; Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten; Kota Pekanbaru di Provinsi Riau, dan Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan.
Baca juga: Anies bicara kemungkinan PSBB diperpanjang
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2020
