Lewat bedah rumah, pemerintah terus kurangi rumah tak layak huni

17 April 2020 12:06 WIB

Ilustrasi: Salah satu rumah yang telag menjalani program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang populer dikenal sebagai bedah rumah dari Kementerian PUPR. Dokumentasi Kementerian PUPR

Tentunya kami berharap dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat, dan nyaman

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang populer dikenal sebagai bedah rumah dalam rangka mencegah penyebaran wabah Virus Corona baru atau COVID-19.

"Tentunya kami berharap dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat, dan nyaman," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Anies sebut dana bedah 402 rumah didominasi zakat pegawai pemerintah

Menteri PUPR juga menambahkan bahwa program BSPS yang dilakukan dengan skema Padat Karya Tunai (PKT) tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah bagi masyarakat yang membutuhkan rumah, sekaligus mengurangi angka pengangguran di daerah.

Program BSPS dilakukan dengan skema PKT guna mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat Pandemi COVID-19. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk segera merealisasikan Program PKT dalam rangka memitigasi dampak pandemi COVID-19.

Baca juga: Kementerian PUPR minta Pemda replikasi program bedah rumah swadaya

Pada Tahun Anggaran 2020 Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan akan meningkatkan kualitas 208.000 unit Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) di seluruh Indonesia senilai Rp4,35 triliun dan membangun baru 12.000 unit RTLH senilai Rp459 miliar.

Baca juga: Kemen-PUPR siapkan Rp38,5 milar untuk bedah 2.200 rumah di Sulut