Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa realisasi belanja negara sejak Januari hingga Maret 2020 mencapai Rp452,4 triliun atau 17,8 persen dari target APBN yaitu Rp2.540,4 triliun.Belanja modal tahun ini ini memang direncanakan lebih tinggi dari tahun sebelumnya, namun karena COVID-19 maka prioritas ditujukan kepada kesehatan, bansos, serta pemulihan ekonomi
Sri Mulyani menuturkan belanja negara tersebut hanya tumbuh 0,1 persen dibandingkan periode sama pada 2019 yaitu Rp452,1 triliun yang tumbuh 7,7 persen dari realisasi Maret 2018 dan 18,4 persen dari pagu APBN.
“Kalau kita lihat posisi sampai 31 Maret dari sisi belanja negara terlihat hanya tumbuh 0,1 persen karena beberapa hal,” katanya dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Jumat.
Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp277,9 triliun atau tumbuh 6,6 persen dari periode sama 2019 yakni Rp260,7 triliun, dan 16,5 persen dari target APBN Rp1.683,5 triliun.
Baca juga: Pengamat: Stimulus belanja perkuat ekonomi masyarakat dari tekanan
Kemudian, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp174,5 triliun yang terkontraksi 8,8 persen dibandingkan periode yang sama 2019 yakni Rp191,3 triliun dan 20,4 persen dari pagu APBN Rp856,9 triliun.
Belanja pemerintah pusat sendiri ditunjang oleh belanja kementerian dan lembaga (K/L) Rp143 triliun atau tumbuh 11 persen dibanding Maret 2019 yang secara rinci terdiri dari belanja pegawai Rp48,6 triliun, belanja barang Rp35,2 triliun, belanja modal Rp12 triliun, dan bantuan sosial Rp47,2 triliun.
Sri Mulyani menyatakan meski realisasi belanja modal Rp12 triliun naik 32,1 persen dari Maret 2019, namun ke depannya diperkirakan akan mengalami perlambatan karena ada wabah COVID-19.
“Belanja modal tahun ini ini memang direncanakan lebih tinggi dari tahun sebelumnya, namun karena COVID-19 maka prioritas ditujukan kepada kesehatan, bansos, serta pemulihan ekonomi,” katanya.
Baca juga: Pemerintah catat peningkatan belanja produktif Februari 2020
Realisasi belanja pegawai meningkat delapan persen karena kenaikan pangkat dan golongan, kebijakan kenaikan gaji pokok tahun 2019 yang menjadi baseline pada 2020, pembayaran tunjangan guru dan tenaga pendidik non PNS di Kemenag, serta pembayaran TPG Non PNS untuk guru TK/TLB, guru Dikdas, dan guru Dikmen Kemendikbud.
Belanja bansos Rp47,2 meningkat 27,6 persen karena adanya bantuan iuran PBI JKN oleh Kemenkes yakni kenaikan tarif 2020 dan penarikan iuran PBI hingga Mei serta bantuan pangan melalui Kartu Sembako oleh Kemensos yaitu kenaikan indeks bantuan pangan dari Rp110 ribu per KPM/bulan menjadi Rp200 ribu per KPM/bulan.
Lebih lanjut, belanja pemerintah pusat juga ditunjang oleh belanja non-Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp134,9 triliun atau tumbuh 2,2 persen dari periode sama tahun lalu yang terdiri dari pembayaran bunga piutang Rp73,8 triliun, subsidi Rp18,7 triliun.
Baca juga: Sri Mulyani: Penerimaan pajak hingga akhir Maret turun 2,5 persen
Sementara untuk realisasi TKDD Rp174,5 triliun secara rinci terdiri dari realisasi transfer ke daerah Rp167,3 triliun atau terkontraksi 7,7 persen dibandingkan tahun lalu sebesar Rp181,2 triliun dan dana desa Rp7,2 triliun atau terkontraksi 28,6 persen dari periode sama tahun lalu yakni Rp10,1 triliun.
Baca juga: Pemerintah proyeksikan pertumbuhan ekonomi 4,5 - 5,5 persen pada 2021
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2020
