"Pemerintah agar bekerja secara terfokus, terhadap penanggulangan wabah COVID-19 dan akibatnya (dampak), dan menghindari segala bentuk kepentingan dan perhatian yang tidak relevan dengan penanggulangan wabah corona," kata Wakil Ketua Umum Dewan Nasional PIM Prof Siti Zuhro ketika membacakan pesan kebangsaan PIM via konferensi video di Jakarta, Minggu.
Baca juga: Positif COVID-19 di Indonesia 6.575 kasus, pasien sembuh 686 orang
Gerakan yang diketuai Din Syamsuddin itu juga meminta agar sesuai konstitusi pemerintah mengerahkan segala daya untuk menjamin keamanan bagi rakyat, termasuk lewat pelayanan kesehatan prima dan penyediaan informasi yang transparan.
Lewat pernyataan itu Dewan Nasional PIM juga meminta agar pemerintah memprioritaskan pemberian akses internet memadai bagi seluruh siswa yang harus belajar dari rumah dan bukannya memberi materi kursus bernilai triliunan rupiah bagi kelompok prakerja.
PIM juga meminta agar pemerintah memberikan perlindungan nyata kepada semua rakyat dan memprioritaskan penggunaan anggaran negara untuk mengatasi pandemi COVID-19. Pemisahan juga diperlukan dari anggaran untuk pandemi dan untuk mengatasi permasalahan ekonomi.
Pemerintah, baik pusat dan daerah serta seluruh lembaga legislatif perlu memelihara hubungan dan komunikasi yang strategis untuk tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat karena peraturan yang berubah-ubah dan tumpang tindih.
"Saatnya kita bersatu padu untuk mengatasi COVID-19, sehingga pola relasi koordinasi itu lebih fokus untuk mengatasi ini (COVID-19)," kata Siti Zuhro, yang juga peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2020
