Ini patut dimaklumi karena skala dampak COVID masing-masing negara berbeda.
Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai stimulus untuk penanganan COVID-19 yang lebih kecil dibandingkan negara lain patut dimaklumi karena masing-masing negara memiliki skala dan dampak yang berbeda.
“Ini patut dimaklumi karena skala dampak COVID masing-masing negara berbeda,” katanya dalam diskusi daring Badan Kebijakan Fiskal (BKF) bertajuk Indonesia Macroeconomic Update 2020 di Jakarta, Senin.
Sebelumnya pemerintah mengucurkan biaya penanganan COVID-19 sebesar Rp405,1 triliun atau 2,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Baca juga: BKF duga anggaran Rp405,1 triliun tak cukup tangani dampak COVID-19
Jumlah itu, lanjut dia, lebih kecil dibandingkan Malaysia yang mengucurkan 17 persen dari PDB, Jepang 20 persen dan Amerika Serikat sebesar 11 persen PDB.
Sementara itu, Australia mencapai 16,4 persen dari PDB, Singapura 12 persen dari PDB, Thailand 11 persen dari PDB, Kanada 8,4 persen dari PDB, Jerman 4,9 persen dari PDB, Brazil 3,5 persen.
Kemudian, Arab Saudi 2,7 persen, Prancis 2 persen, Turki 1,5 persen dan China 1,2 persen dari PDB.
Ia mengapresiasi langkah yang diambil pemerintah dalam penanganan COVID-19 termasuk langkah cepat melakukan antisipasi seperti Perppu yang keluar dalam waktu sekitar satu bulan.
“Tinggal bagaimana melakukan implementasi untuk mencegah demand shock ini tidak berdampak buruk kepada sektor riil dan masyarakat secara keseluruhan,” katanya.
Baca juga: Rektor IPB sarankan stimulus khusus petani-nelayan selama pandemi
Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu yang hadir dalam kesempatan yang sama mengaku belum bisa memastikan stimulus itu akan cukup untuk menangani COVID-19 karena hingga saat ini wabah itu masih diwarnai ketidakpastian.
“Pemerintah akan siap-siap juga kalau ini tidak cukup, apa yang harus dilakukan. Jadi pemerintah harus siap untuk antisipasi,” katanya.
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2020
