Menteri PUPR: Penghematan adalah penundaan kegiatan, bukan pembatalan

21 April 2020 18:21 WIB

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. ANTARA/Aji Cakti

Saya kira itu definisinya yakni penundaan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan penghematan yang dilakukan melalui realokasi program dan anggaran tahun 2020 bukanlah pembatalan, melainkan penundaan kegiatan.

"Tentang penghematan tadi, jadi pada awal presentasi saya menyampaikan bahwa penghematan ini bukanlah pembatalan kegiatan melainkan penundaan," ujar Menteri Basuki dalam rapat kerja daring bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa.

Menurut Menteri PUPR tersebut, misalnya Bendungan Ameroro di Sulawesi Tenggara itu nanti bulan Juni direncanakan akan dilakukan penandatanganan kontraknya. Sedangkan untuk proyek Pasar Wajo itu tidak mungkin dibatalkan kontraknya namun diubah menjadi proyek tahun jamak atau multiyears.

"Saya kira itu definisinya yakni penundaan. Kalau kegiatan-kegiatan itu ditunda tahun depan dengan seizin Komisi V DPR RI, itu nanti akan jadi prioritas kegiatan pada tahun 2021 yang ditenderkan secara dini pada Oktober 2020. Jadi itu adalah penundaan kegiatan, bukan pembatalan," kata Menteri Basuki.

Sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR berencana melakukan realokasi anggaran sebesar Rp24,53 triliun untuk membantu penanggulangan pandemi COVID-19.

Menteri Basuki mengatakan bahwa jumlah tersebut akan direalokasi oleh Kementerian Keuangan sesuai dengan kebutuhan nasional bagi tiga prioritas yakni membantu sektor kesehatan dalam melindungi publik dari pandemi COVID-19, kemudian untuk jaringan pengaman sosial bagi masyarakat miskin, dan membantu industri konstruksi terutama UMKM guna mencegah PHK serta menjaga daya beli masyarakat di pedesaan.

Sumber-sumber untuk realokasi anggaran tersebut diambil dari optimalisasi kegiatan non-fisik yang bisa ditunda atau dihemat, kemudian dari penghematan alokasi perjalanan dinas serta paket meeting sebesar 50 persen dari sisa anggaran yang belum terserap pada tahun anggaran 2020.

Selain itu rekomposisi alokasi anggaran 2020 pada paket kegiatan Tahun Jamak, dan mengubah paket-paket Single Year Contract atau SYC TA 2020 menjadi paket-paket tahun jamak atau Multi Years Contract (MYC).