"Sekolah punya fleksibilitas memanfaatkan dana BOS. Apa saja yang dibutuhkan dalam proses belajar jarak jauh dan para gurunya, terutama yang bukan PNS," kata Sofyan dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Kemenkeu jamin anggaran guru tidak berkurang meski pandemi COVID-19
Baca juga: Mendikbud: Banyak kepala sekolah tidak percaya diri gunakan dana BOS
Dia menyambut baik kebijakan baru Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang tidak mematok besaran gaji guru honorer. Situasi pandemi COVID-19 sejatinya berdampak buruk pada pengelolaan keuangan sekolah serta pendapatan guru non-PNS, sehingga perlu keleluasaan.
Dari keleluasaan pengelolaan anggaran itu, Sofyan mengatakan bisa saja guru honorer memperoleh pendapatan lebih setiap bulan selama masa pandemi COVID-19.
"Maka, tinggal dikembalikan ke masing-masing sekolah apa saja tingkat kebutuhannya selama belajar jarak jauh. Nanti ada perhitungan hak gaji guru honorer yang juga disesuaikan dengan belajar jarak jauh itu," kata dia.
Baca juga: Aturan baru dana BOS dan BOP jamin pembayaran honor guru honorer
Baca juga: Legislator : Tidak ada pembicaraan dana BOS untuk layanan pendidikan
Meskipun keleluasaan itu belum optimal untuk membantu kesejahteraan guru honorer, Sofyan menilai bisa meringankan beban keuangan sekolah.
Menteri Nadiem baru menetapkan Peraturan Mendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Mendiknud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
Dalam regulasi tersebut diatur mengenai pembayaran honor kepada guru yang berstatus bukan aparatur sipil negara (ASN). Jumlah gaji guru honorer sebesar 50 persen dari dana BOS yang diatur dalam Permendikbud sebelumnya juga dihapus Nadiem.
Selanjutnya, Kepala Sekolah boleh secara bebas menentukan besaran gaji guru honorer dari dana BOS asalkan telah terdaftar pada Dapodik per tanggal 31 Desember 2019.
Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2020
