12.062 perusahaan ajukan permohonan pembebasan pajak karyawan

22 April 2020 13:11 WIB

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo di KPP Pratama Sawah Besar Dua, Jakarta, Senin (2/3/2020). ANTARA/Astrid Faidlatul Habibah/am.

Pengusahanya harus memiliki KLU tertentu dalam lampiran ada sekitar 440 KLU di PMK 23 ini. Kemudian pengusaha dengan impor untuk tujuan ekspor karena mereka spesifik melakukan pengusaha pengolahan,

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menyebutkan hingga 21 April 2020 terdapat 12.062 perusahaan yang mengajukan permohonan pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atau pajak karyawan.

“Jadi untuk pemanfaatan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah sudah kami rekam dalam sistem kami ada 12 ribu badan usaha yang menyampaikan permohonan,” katanya dalam diskusi publik secara daring di Jakarta, Rabu.

Suryo menyatakan dari jumlah tersebut terdapat 9.610 permohonan yang disetujui dan 2.452 permohonan ditolak karena Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) tidak memenuhi kriteria peraturan menteri keuangan (PMK) serta SPT Tahunan 2018 belum disampaikan sebagai basis menentukan KLU.

Baca juga: Ekonom nilai insentif pajak di Indonesia sejalan tren global

Suryo mengatakan kriteria perusahaan yang dapat mengajukan permohonan yaitu memiliki KLU tertentu sesuai dalam lampiran pada PMK-23/PMK.03/2020 serta industri pengolahan.

“Pengusahanya harus memiliki KLU tertentu dalam lampiran ada sekitar 440 KLU di PMK 23 ini. Kemudian pengusaha dengan impor untuk tujuan ekspor karena mereka spesifik melakukan pengusaha pengolahan,” jelasnya.

Sementara itu, pegawai yang dapat diajukan oleh perusahaan untuk mendapat insentif ini harus memiliki kriteria menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang memiliki kode KLU.

“Pegawainya juga harus memiliki NPWP dan mendapat penghasilan sampai Rp200 juta setahun,” katanya.

Selanjutnya, untuk pembebasan PPh Pasal 22 impor selama enam bulan telah ada sebanyak 3.557 pemohon yang mengajukan dengan rincian 2.905 disetujui dan 652 ditolak.

Wajib Pajak yang berhak menerima fasilitas pembebasan PPh Pasal 22 impor tersebut memenuhi kriteria memiliki kode KLU sebagaimana pada PMK-23/PMK.03/2020 dan telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor).

Untuk pembebasan PPh Pasal 23 terdapat 53 pemohon dan semuanya diterima.

Baca juga: Sri Mulyani tebar insentif pajak bagi 11 industri selain manufaktur

Untuk pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 30 persen selama enam bulan telah ada 4.346 pemohon dengan rincian 2.816 diterima dan 1.530 ditolak.

Pemerintah melalui PMK Nomor 23 Tahun 2020 memberikan insentif kepada WP terdampak wabah COVID-19 berupa PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah, pembebasan PPh Pasal 22 impor, pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 30 persen, dan restitusi PPN dipercepat yang berlaku mulai April hingga September 2020.