PT Pupuk Sriwidjaja membuat kesepakatan kerja sama dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Palembang untuk memastikan keamanan penyaluran pupuk melalui jalur transportasi laut.Kami harap melalui kerja sama ini, protokol penanganan COVID-19 dapat diterapkan
Direktur Komersil PT Pusri (Persero) M Romli HM di Palembang, Rabu, mengatakan, di tengah penyebaran virus corona (COVID-19) dibutuhkan pengawasan ketat terhadap lalu lintas barang dan orang melalui berbagai moda transfortasi, termasuk jalur laut.
“Kami harap melalui kerja sama ini, protokol penanganan COVID-19 dapat diterapkan,” kata Romli sesuai penandatangani MOU penggunaan perairan serta pemanfaatan dan pengelolaan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dengan KSOP Kelas II Palembang.
Penandatanganan ini sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku, salah satunya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.
Sebelumnya, Pusri juga telah memiliki perjanjian sewa perairan dan TUKS setiap 5 tahun sekali dengan KSOP Palembang dengan membayar sewa.
Ia mengatakan saat ini Pusri memiliki kapasitas bongkar muat hingga 1,2 juta ton/tahun dengan panjang dermaga sekitar 877 meter. Dermaga ini dapat disandari kapal inbag seberat di atas 1.000 ton dan untuk jenis kapal curah hingga 8.000 metric ton.
Sejauh ini kebutuhan terhadap pelayanan pelabunan menjadi hal yang sangat penting untuk kelancaran bisnis Pusri yang bukan hanya menyalurkan pupuk komersil tapi juga pupuk subsidi.
Penyaluran pupuk ke petani ini tak lain untuk menjaga ketahanan pangan nasional serta sekaligus untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia.
Baca juga: Pusri bagikan 24 ribu paket sembako senilai Rp2,1 miliar
Baca juga: Pusri siap operasikan pabrik NPK Fusion II Palembang
Pewarta: Dolly Rosana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2020
