Jaga "check and balances", F-Demokrat tarik diri dari tiga Panja RUU

22 April 2020 17:18 WIB

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Teuku Riefky Harsya Teuku Riefky Harsya (ANTARA Aceh/Anwar)

Prinsipnya sikap kami ini bersifat sementara, hingga masa darurat COVID-19 terlewati

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Teuku Riefky Harsya mengatakan fraksinya menarik diri dari keanggotaan tiga Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk menjaga agar mekanisme dan prinsip check and balances masyarakat tetap terjaga.

"Hal ini penting agar keterlibatan publik layaknya pembahasan sebuah RUU tetap terwakili, sehingga proses 'check and balances' tetap terjaga," kata Riefky, di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan, Fraksi Partai Demokrat DPR RI menarik anggotanya dari tiga Panja RUU, yaitu RUU Omibusl Law Cipta Kerja, RUU Minerba, dan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Langkah itu, menurut Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat itu, didasari berbagai pertimbangan termasuk banyaknya aspirasi publik yang disampaikan kepada Fraksi Demokrat.

"Prinsipnya sikap kami ini bersifat sementara, hingga masa darurat COVID-19 terlewati," ujarnya.
Baca juga: FPKS gabung Panja RUU Cipta Kerja setelah COVID-19 dinyatakan tuntasBaca juga: FPKS gabung Panja RUU Cipta Kerja setelah COVID-19 dinyatakan tuntas

Riefky menilai, sikap Fraksi Demokrat itu juga untuk mendukung upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar para menteri dan jajarannya dapat fokus dalam penanggulangan pandemi COVID-19 yang telah menghantam seluruh sendi-sendi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu mengatakan fraksinya tidak ingin proses penanggulangan COVID-19 terhambat, karena para birokrat di kementerian disibukkan dengan rapat-rapat pembahasan RUU yang sebetulnya masih bisa ditunda.

"Terkecuali jika ada RUU lain yang terkait dengan percepatan penanggulangan COVID-19," katanya pula.
Baca juga: Baleg DPR nilai masukan komprehensif penting bagi RUU Cipta Kerja