Sahroni menilai bahwa dari hasil evaluasi PSBB tahap 1 yang berakhir pada 23 April, ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki dalam PSBB tahap 2 karena perbaikan ini perlu dilakukan mengingat semakin meningkatnya angka pasien positif COVID-19 di Jakarta.
"PSSB kemarin saya lihat masih perlu banyak perbaikan, karena jika kita lihat angka positif COVID-19 di DKI sendiri belum ada tanda-tanda penurunan malah terus meningkat," kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Anggota DPR: Batasi migrasi warga untuk cegah penyebaran COVID-19
Dia menilai sampai saat ini transportasi masih di padati penumpang, masyarakat masih banyak yang berkerumun karena belum begitu terinformasi terkait COVID-19.
Selain itu, Sahroni juga menyampaikan bahwa PSBB tahap pertama kemarin masih ada ketidaksinkronan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait kebijakan dan berakibat pelaksanaan di lapangan menjadi kurang optimal.
"PSBB tahap pertama kemarin juga masih banyaknya benturan aturan atau adanya dualisme kebijakan yang menyebabkan kebingungan aparat di lapangan. Sehingga menurut saya ada beberapa hal yang perlu di evaluasi dari PSBB tahap pertama," ujarnya.
Anggota DPR RI asal Tanjung Priok, Jakarta itu juga menjelaskan, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajarannya dalam pelaksanaan PSBB tahap kedua.
Dia mencontohkan penyampaian informasi sekaligus penindakan tegas bagi masyarakat yang masih berkumpul.
"Saya rasa perlu adanya penyampaian informasi secara terus-menerus ke masyarakat terkait COVID-19 ini apa, dan mengapa sangat penting untuk masyarakat agar diam di rumah," katanya.
Baca juga: Sahroni: segera "lockdown" Jakarta antisipasi penyebaran COVID-19
Dia juga menilai aparat juga harus tegas menindak masyarakat yang masih berkumpul di luar rumah, karena kalau tidak, sama saja akan terus tercipta kerumunan masyarakat.
Karena itu Sahroni menilai bukan hanya imbauan tapi penegakan kedisiplinan sehingga ada ketegasan aparat di lapangan.
Dia juga meminta selama PSBB tahap dua dilakukan, Gubernur DKI Jakarta memperhatikan masalah logistik bantuan sosial, mengingat PSBB tahap dua dilaksanakan pada bulan Ramadhan.
"Selain itu yang terpenting, jangan sampai ada masyarakat DKI Jakarta yang kelaparan atau kekurangan makanan, saya meminta Pemprov untuk memperhatikan logistik bantuan sosial," ujarnya.
Dia menilai harus ada kepastian bahwa tidak ada hambatan distribusi logistik di lapangan, lalu stok pangan dan kebutuhan pokok masyarakat harus mencukupi, terlebih saat Ramadan.
Baca juga: Waka Komisi III: Tutup penerbangan negara terinfeksi COVID-19
Menurut dia, pembagian bantuan sosial kepada masyarakat pun harus di awasi agar tepat sasaran, ada pengecekan d ilapangan sehingga bantuan dapat diterima dan tepat sasaran.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Rabu (22/4) mengumumkan bahwa ibu kota akan memberlakukan perpanjangan masa waktu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau dapat disebut sebagai PSBB tahap 2.
PSBB di DKI Jakarta yang pada awalnya selesai pada 23 April, diperpanjang hingga 22 Mei 2020.
Baca juga: Politisi NasDem serukan legislator salurkan APD tangani COVID-19
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2020
