"Pemerintah, baik pusat dan daerah, untuk mengambil langkah tepat dalam mendukung perekonomian Indonesia, khususnya dalam menghadapi dampak yang ditimbulkan virus corona terhadap masyarakat, terutama untuk pekerja informal dan yang mendapatkan pemutusan hubungan kerja/PHK," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Hal itu dikatakannya terkait perlunya antisipasi terhadap potensi terjadinya konflik sosial dan tindakan kriminal di Indonesia sebagai akibat dari pandemi COVID-19.
Baca juga: MPR minta pemerintah fokus dan "all out" hadapi pandemi COVID-19
Baca juga: Perpanjangan PSBB Jakarta, MPR: Pemda tegas beri sanksi
Bamsoet meminta seluruh stakeholders, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa untuk menyatukan visi misi agar fokus dalam upaya pencegahan dan mengurangi penyebaran virus corona di seluruh wilayah Indonesia.
Politisi Partai Golkar itu meminta Pemerintah memberikan insentif kepada perusahaan atau pengusaha agar tidak memberhentikan karyawan/pegawainya di tengah pandemi COVID-19 saat ini.
"Langkah itu diharapkan dapat mencegah atau meminimalisir meningkatnya jumlah pengangguran," ujarnya.
Dia juga meminta Pemerintah untuk selalu memperhatikan stok, produksi, dan ketersediaan bahan pangan di pasaran, serta selalu menjaga stabilitas harga bahan pangan tersebut, sehingga masyarakat terbebas dari ancaman kelaparan.
Menurut dia, seluruh kementerian, lembaga, instansi, hingga LSM untuk bersama-sama menanggulangi COVID-19 dan melakukan upaya-upaya yang dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari pandemi tersebut.
"Itu agar potensi terjadinya konflik sosial maupun tindak kriminalitas dapat diminimalisir dan dikendalikan, sehingga kestabilan keamanan maupun keselamatan rakyat dan negara tetap terjaga," katanya.
Baca juga: Bamsoet berikan bantuan sosial paguyuban sopir bajaj
Baca juga: COVID-19, Wakil Ketua MPR: Atasi dengan membangun solidaritas
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2020
