"Dari 25 negara itu, salah satunya Indonesia," kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Nizar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
Baca juga: WHUC serahkan medali emas haji untuk Indonesia
Nizar menyampaikan hal tersebut saat membuka Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) melalui telekonferensi.
Menurut Nizar, hasil survei yang diselenggarakan kerja sama Biro Perencanaan Kementerian Haji dengan WHUC itu nantinya akan dilaporkan kepada Menteri Haji dan Raja Salman sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
"Hasil survei ini nantinya diharapkan dapat memberikan masukan untuk Kementerian Haji atau Raja Salman dalam mengambil kebijakan tentang penyelenggaraan haji 1441H/2020M," ujarnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan dari 25 negara yang berpartisipasi dalam pelaksanaan survei, sudah 15 negara yang mengembalikan formulir survei tersebut, termasuk Indonesia.
Baca juga: Pemerintah siapkan pengembalian dana jika pelaksanaan haji batal
Terpisah, Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali menjelaskan survei yang dilakukan WHUC, antara lain menggali informasi tentang persiapan dan langkah kesehatan yang diambil setiap negara dalam penanganan COVID-19.
Selain itu, survei juga terkait kesiapan setiap negara jika kebijakan haji akan mempertimbangkan pembatasan aspek umur maksimal 50 tahun.
"Survei juga menanyakan tentang kesiapan negara jika harus ada karantina sebelum perjalanan dan ketika tiba di Saudi. Juga tentang kesiapan setiap negara jika ada pengurangan kuota 20 persen," katanya.
Baca juga: Petugas haji survei jalur safari wukuf untuk jamaah sakit di Mekkah
Baca juga: Kemenag survei ke Arafah pastikan wukuf berjalan baik bagi jamaah
Endang menambahkan pihaknya juga telah mendapat informasi bahwa Arab Saudi mulai Senin, 27 April sudah tidak memberlakukan lagi jam malam, kecuali untuk Makkah dan Madinah.
"Ada informasi yang kami dapatkan bahwa ada perkembangan positif terkait penanganan COVID-19 di Arab Saudi. Sehingga, sejak hari ini, mal, toko, dan kafe sudah diperkenankan buka kembali. Ini sepertinya tanda-tanda baik buat kita," ujarnya.
Selain itu, Raja Salman juga telah menyetujui Majelis Kabinet terkait pelaksanaan MoU tentang Fast Track bagi negara-negara pengirim jamaah haji, tambah Endang.
Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2020
