• Beranda
  • Berita
  • Kemarin, UMKM bebas PPh enam bulan hingga tujuh provinsi defisit beras

Kemarin, UMKM bebas PPh enam bulan hingga tujuh provinsi defisit beras

30 April 2020 08:17 WIB
Kemarin, UMKM bebas PPh enam bulan hingga tujuh provinsi defisit beras
Pekerja menyelesaikan produksi kerajinan kursi bambu di Kampung Ciheulang Lebak, Banten, Rabu (15/4/2020). Pemerintah memutuskan untuk menghapus pajak bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) selama enam bulan ke depan guna meringankan beban mereka selama pandemi COVID-19 berlangsung. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/wsj.
Sejumlah informasi penting menghiasi berita ekonomi pada Rabu (29/4) kemarin, mulai dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang bebas pajak penghasilan (PPh) selama enam bulan hingga tujuh provinsi yang tercatat defisit beras.

Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca:

1. Presiden pastikan UMKM bebas pajak penghasilan selama enam bulan

Presiden Joko Widodo memastikan adanya pemberian insentif perpajakan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang beromzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun, dengan pembebasan pajak penghasilan (PPh)
Final selama April hingga September 2020.

Presiden, dalam rapat terbatas melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, mengharapkan pembebasan pajak tersebut dapat meringankan beban UMKM di tengah dampak wabah virus Corona baru (COVID-19).

Baca selengkapnya di sini

2. Ini strategi Garuda bedakan penumpang mudik dan pulang kampung

Maskapai Garuda Indonesia memiliki strategi untuk membedakan penumpang yang mudik dan pulang kampung dalam masa pelarangan mudik saat ini.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam rapat dengar pendapat (RDP) virtual dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Rabu, mengatakan cara tersebut dapat dilihat dari kepemilikan tiket kembali (return ticket).

Baca selengkapnya di sini

3. Pemerintah siapkan PP untuk penundaan angsuran kredit

Pemerintah sedang menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk perbankan terkait adanya penundaan angsuran kredit karena COVID-19.

"Karena adanya penundaan angsuran kemudian bank menghadapi masalah likuiditas, pemerintah akan menyiapkan mekanisme interbank maupun Bank Indonesia seperti yang sudah ada sekarang namun pemerintah juga menyiapkan cadangan bantuan dukungan likuiditas bagi bank yang melakukan restrukturisasi dengan penempatan dana pemerintah di bank tersebut. Ini akan diatur dalam PP, Presiden minta dalam minggu ini," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Rabu.

Baca selengkapnya di sini

4. Pemerintah jelaskan dasar delapan platform jadi mitra Kartu Prakerja

Ketua Tim Pelaksana Kartu Prakerja Rudy Salahuddin menjelaskan dasar delapan digital platform menjadi mitra resmi pemerintah untuk menyediakan tempat bagi berbagai jenis pelatihan yang disiapkan oleh lembaga pelatihan.

Menurut dia, tidak ada penunjukan langsung kepada delapan mitra dalam program Kartu Prakerja karena mekanisme dilakukan melalui kerja sama dengan manajemen pelaksana (PMO) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Baca selengkapnya di sini

5. Tujuh provinsi defisit beras menurut catatan Kementan

Kementerian Pertanian mencatat terdapat tujuh provinsi yang mengalami defisit atau kekurangan beras akibat distribusi yang tidak merata saat panen raya.

Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, meskipun panen padi sudah terjadi pada awal April ini, ada tujuh provinsi yang mengalami defisit, yakni Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.

Baca selengkapnya di sini

 

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2020