Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan bahwa pemerintah telah menyalurkan tujuh program bantuan sosial sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang sosial ekonominya terdampak akibat penerapan kebijakan pembatasan sosial dalam upaya pencegahan COVID-19."Niat Pemerintah melindungi warganya dan ini sudah on track," kata menteri.
"Fokus pada jaring pengaman sosial ada tujuh program jaring pengaman sosial yang terdiri dari empat program nonreguler dan tiga program reguler", kata Muhadjir kepada wartawan dalam telekonfrensi di Jakarta, Kamis.
Dia menjelaskan program nonreguler adalah program stimulus percepatan penanganan COVID-19 seperti Bansos Sembako untuk Jabodetabek, Bansos Tunai, Bantuan Subsidi Listrik, dan BLT Dana Desa. Sedangkan program reguler merupakan program yang sudah dirancang sebelum terjadi pandemi COVID-19 yaitu Kartu Prakerja, Program Sembako, dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang akan dilakukan perluasan sasaran.
"Untuk jaring pengaman sosial ini, bansos-bansos sudah mulai disalurkan ke masyarakat dan pemerintah akan terus mempercepat penyalurannya. Pemerintah menggandeng KPK untuk bersama-sama melakukan monitoring penyaluran bansos, serta dalam penyalurannya melibatkan TNI Polri. Ini demi akuntabilitas dan transparansi. Kita meminimalkan kesalahan penyaluran," kata Menko PMK.
Baca juga: Menteri: BLT dana desa diberikan Rp600 ribu selama tiga bulan
Muhadjir menyampaikan, basis data yang digunakan untuk dasar penyaluran bansos sesuai rekomendasi KPK adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun pemerintah daerah dapat mendata warga lainnya yang tak masuk dalam DTKS namun terdampak ekonominya akibat pandemi COVID-19 dan sesuai kriteria untuk diberi bansos.
Data baru yang mencakup masyarakat yang terdampak ekonominya akibat pandemi tersebut akan menjadi pembaruan data DTKS yang sudah ada sekarang.
"Niat Pemerintah melindungi warganya dan ini sudah on track. Jika di lapangan masih terdapat hal yang kurang, mari diperbaiki bersama. Laporkan dan bantu pemerintah agar kita bisa melayani lebih baik. Mari peduli dan gotong royong serta menjadi bagian dari solusi", kata Muhadjir.
Menko PMK menyampaikan progres Jaring Pengaman Sosial per 29 April 2020 untuk bansos sembako DKI Jakarta telah disalurkan kepada 284.587 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (30.04 persen), sedangkan untuk wilayah Bodetabek belum ada penyaluran.
Bansos tunai disalurkan kepada 9827 KPM, penyaluran program sembako sudah mencapai 13,3 juta KPM (65 persen), dan telah sampai ke keluarga penerima manfaat sebanyak 10,3 juta KPM (51,5 persen). Program Keluarga Harapan sudah disalurkan kepada 9.96 juta KPM, serta program diskon listrik sudah dimanfaatkan oleh 31 juta KPM (100 persen).
Baca juga: BLT dana desa dijamin tidak tumpang tindih dengan bansos lain
Untuk Kartu Prakerja dengan target 5,6 juta orang telah diterima gelombang pertama 168 ribu dan gelombang kedua 288 ribu penduduk. Peserta sudah mendapatkan kartu dan baru 150 ribu peserta yang diberikan pelatihan. Sementara BLT Dana Desa ditargetkan 12,4 juta orang dan 8157 desa sudah menyalurkan bantuan tersebut.
Selain memberikan stimulus berupa bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak ekonominya akibat pandemi, pemerintah juga mengupayakan survivabilitas ekonomi dengan mengusahakan agar roda perekonomian tidak sampai lumpuh dan tetap bertahan di tengah wabah COVID-19. Pemerintah menyiapkan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta keringanan angsuran kredit selama satu tahun.
"Insentif ekonomi ini diberikan pemerintah pusat agar perekonomian dan rakyat kecil bisa bertahan di tengah badai COVID-19 ini," kata Muhadjir.
Baca juga: KPK fokus awasi anggaran kesehatan-jaring pengaman sosial COVID-19
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Rolex Malaha
Copyright © ANTARA 2020
