• Beranda
  • Berita
  • Wakil Ketua MPR minta Pemerintah mewaspadai lonjakan pengangguran

Wakil Ketua MPR minta Pemerintah mewaspadai lonjakan pengangguran

30 April 2020 21:20 WIB
Wakil Ketua MPR minta Pemerintah mewaspadai lonjakan pengangguran
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (ANTARA/Benardy Ferdiansyah)

...lumpuhnya industri bisa mengakibatkan ledakan tingkat pengangguran di Indonesia

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Lestari Moerdijat meminta Pemerintah mewaspadai lonjakan angka pengangguran seiring dampak pandemi COVID-19.

Melalui pernyataan tertulis, di Jakarta, Kamis, Rerie, sapaan akrab Lestari menyebutkan skenario tingkat kemiskinan dampak COVID-19 akan ada tambahan 1,16 juta orang miskin dan penambahan pengangguran 2,92 juta orang.

"Skenario paling berat akan ada tambahan 3,78 juta orang miskin dan penambahan pengangguran 5,23 juta orang," kata politikus Partai NasDem tersebut.
Baca juga: BKF proyeksikan pengangguran di Indonesia bertambah 5 juta orang


Mengutip hasil lembaga riset Center of Reform on Economics (CORE), Rerie mengatakan status pekerjaan yang akan mengalami dampak paling parah akibat wabah COVID-19 adalah pekerja bebas atau pekerja lepas dan berusaha sendiri yang pada umumnya berskala mikro.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, kata dia lagi, saat ini jumlah UMKM di Indonesia 64.194.057 unit, dengan perincian yang bergerak pada skala usaha menengah 60.702 unit, usaha kecil 783.132 unit, dan usaha mikro 63,3 juta unit.

Dari jumlah tersebut, 98 persen usaha pada level mikro atau sekitar 62 juta diperkirakan terkena dampak.

"Jangan dianggap remeh, yang hidup dari usaha mikro berdasarkan catatan Kemenkop UKM mencapai lebih dari 107 juta orang. Jadi, kalau penanganan dampak COVID-19 di sektor mikro ini tidak tepat, ratusan juta orang bisa menganggur dan masuk dalam kelompok masyarakat tidak mampu," katanya pula.

Rerie mengapresiasi langkah Pemerintah untuk mengantisipasi krisis di sektor UMKM ini, seperti pemberian bantuan modal ke sektor UMKM melalui mekanisme moneter bagi usaha yang masih bisa bertahan.

"Demikian pula mekanisme bansos yang diberikan kepada UMKM di sektor mikro dan ultramikro yang sudah tidak bisa berjualan," katanya pula.
Baca juga: Pemerintah siapkan langkah atasi pengangguran akibat COVID-19


Namun, Rerie mengingatkan agar mekanisme pemberian bantuan benar-benar bisa efektif dan tepat sasaran, sehingga bisa meredam dampak ekonomi lanjutan.

Selain itu, Rerie juga mengingatkan Pemerintah mengenai dampak COVID-19 pada sektor industri, karena berdasarkan data Kementerian Perindustrian, setidaknya 60 persen sektor industri di dalam negeri terpukul dampak COVID-19.

"Ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Dengan jumlah tenaga kerja pada sektor tersebut, lumpuhnya industri bisa mengakibatkan ledakan tingkat pengangguran di Indonesia," ujarnya pula.

Untuk itu, Rerie sekali lagi mengingatkan, sudah sepantasnya Pemerintah bekerja cepat dan tepat dalam mengimplementasikan kebijakan dan stimulus yang sudah disiapkan untuk mengatasi ancaman PHK di sejumlah sektor industri, agar dapat segera direalisasikan secara cepat dan tepat.

"Perlu kebijakan yang tegas dan aplikatif, agar semua program bantuan yang direncanakan bisa direalisasikan," katanya lagi.
Baca juga: Akibat COVID-19, tingkat pengangguran baru di Belanda naik 42 persen

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2020