DPRD Kota Pekanbaru menggelar pertemuan dengan pengurus RT/RW di wilayahnya, Kamis, terkait keluh kesah distribusi bantuan sembako bagi warga terdampak COVID-19 yang kurang merata serta pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).....jangan lagi dilanjutkan yang kedua. Kondisi sekarang ini sudah membuat kami menangis
Pertemuan diawali dengan penyampaian aspirasi perangkat RT/RW, seperti diungkapkan Arisman, pengurus Forum RTRW Kelurahan Tanah Datar, Pekanbaru.
Menurut Arisman, dari 912 kepala keluarga diusulkan dapat bantuan sembako yang terealisasi hanya 71 KK (kepala keluarga). "Itu yang dapat hanya dua RW. Makanya kami menolak bantuan yang diberikan pemkot. Data dari mana yang diambil Dinas Sosial itu," katanya mempertanyakan.
Padahal, kata Arsiman lagi, pihaknya sudah menjemput fotokopi KK/KTP bagi warga yang terkena dampak COVID-19. "Kami tidak bisa terima sebab bantuan yang diberikan tidak sesuai harapan," ujarnya pula.
Baca juga: 16 pelanggar PSBB Pekanbaru divonis bersalah, denda hingga Rp3 juta
Hal senada juga dikemukakan Sutomo, pengurus Forum RTRW Kelurahan Simpang Baru.
Menurut Sutomo, pihaknya menganggap pemkot belum siap untuk penerapan PSBB seperti yang dilakukan DKI Jakarta. "Lebih kurang 2.200 warga kami yang seharusnya dapat bantuan sembako. Namun realisasinya sangat sedikit, yakni 261 KK sehingga kami tidak bisa menerima bantuan yang diberikan," katanya lagi.
Tidak hanya forum RTRW yang mengeluhkan terkait semrawutnya data pembagian sembako bagi warga terdampak COVID-19, elemen lainnya juga menyuarakan hal yang sama. Seperti diungkapkan Taufik, salah seorang pedagang yang mengaku risau tentang penerapan PSBB.
Menurut Taufik, selama PSBB usahanya anjlok sebab pemberlakuan jam PSBB membuat usahanya tidak jalan. "Cukup PSBB ini yang pertama saja, jangan lagi dilanjutkan yang kedua. Kondisi sekarang ini sudah membuat kami menangis," ujarnya pula.
Pendapat yang sama disampaikan Zikro Gustian, perwakilan dari LPM Sialang Bungkuk.
Menurut Zikro, tidak bisa kebijakan PSBB disamaratakan. "Akibat PSBB ini, RT/RW jadi tumbal. Coba lihat dari anggaran yang dikucurkan yakni Rp115 miliar, dari realisasi yang dilakukan kemarin saya rasa masih banyak yang bersisa. Belum lagi kucuran dana dari APBN dan APBD provinsi. Sekarang ke mana dana itu, padahal kondisi krisis saat ini lebih gawat dari krisis 1998 lalu," katanya lagi.
Baca juga: Polisi tutup jalan utama Pekanbaru pada siang hari
Begitu juga dengan yang dikatakan M Arifin, perwakilan Front Pembela Islam (FPI) Kota Pekanbaru.
M Arifin heran kenapa akibat COVID-19 rumah ibadah harus tutup, sedangkan tempat maksiat seperti panti pijat, spa dan karaoke masih beroperasi secara legal. "Kami ada data kalau mau menindaklanjutinya. Jadi kami heran kenapa yang namanya tempat maksiat masih buka, sementara masjid ditutup. Karena itu, mari kita jadikan Kota Madani ini kota yang diridhai Allah SWT," ungkapnya.
Hal yang sama juga disampaikan Jabarullah, perwakilan dari LPM yang juga mengaku risau dengan pelaksanaan PSBB. "Besok PSBB akan berakhir. Jika tidak ada evaluasi, saya khawatir akan timbul gejolak di masyarakat. Saya harap dana yang sudah itu harus transparan penggunaannya, sehingga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas," katanya pula.
Baca juga: Polda Riau siagakan 60 pos pengamanan cegah warga mudik
Pewarta: Tengku M Yusuf
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2020
