"Saran saya, pemerintah kabupaten atau kota, sebaikanya bersinergi dengan pemerintah provinsi dalam kebijakan penanganan COVID-19, ini kan ada dampaknya yang harus ditanggung bersama," katanya di Kota Jayapura, Senin.
Pernyataan ini disampaikan oleh Paulus Waterpauw untuk menyikapi pemberlakuan jam malam oleh Pemerintah Kota Jayapura dalam penanganan dan pencegahan pandemi virus corona atau COVID-19 yang telah di mulai sejak Minggu (03/05) malam.
Baca juga: Pemprov Papua minta PT. Freeport laporkan perkembangan COVID-19
"Prinsipnya kalau pemberlakuan jam malam, saya setuju saja. Tapi prinsipnya aktivitas masyarakat bukan pada malam hari, tapi siang hari," katanya.
Terkait hal ini, jenderal bintang dua Polri itu mengaku sempat berdiskusi dengan pejabat di Dinas Kesehatan Provinsi Papua dalam hal penanganan COVID-19 dan sejumlah kebijakan yang dikeluarkan untuk warga.
"Tadi saya sempat diskusi dengan para pejabat di Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dan saya sarankan kepada mereka, ada baiknya pencegahan, kita tingkatkan sosialisasi, social dan 'physical distancing' itu yang penting, termasuk penggunaan masker dan cuci tangan, itu adalah langkah preventif yang perlu dilakukan," katanya.
Baca juga: Polisi imbau warga Bokondini-Tolikara di Papua waspadai COVID-19
Jika hal itu dilaksanakan, maka diyakini penanggulangan dan pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19 bisa lebih baik dan maksimal, karena beberapa negara menerapkan hal itu dan hasilnya sangat baik.
"Apalagi dengan keadaan kita disini, yang katanya suhu udara cukup mumpuni untuk jauh dari corona. Jadi, jangan panik, karena memberlakukan keputusan-keputusan yang kurang tepat bisa membuat warga panik dan bisa membingungkan dalam penanganan, apalagi ini sudah empat pekan pelaksanaan keadaan seperti ini," katanya.
Sehingga, kata dia, yang perlu dilakukan adalah sinergi semua pemangku kepentingan. "Jadi, kita dukung semua kebijakan tapi yang saya harap adalah keterpaduan, kebersamaan. Jika ada kebersamaan, kota dan kabupaten mau buat apa, provinsi paham dan didukung maka ini akan lancar, tapi kalau masing-masing berbuat kebijakan, maka bisa ada masalah baru," katanya.
Seperti ribut antara suku di Sentani, Kabupaten Jayapura, di Toware. Kemudian di Keerom, soal masalah pembatasan. "Ini masing-masing orang dengan pemahaman sendiri, dengan cara sendiri, sehingga ada pihak yang menolak, timbul gesekan dan ujungnya aparat keamanan yang disalahkan," katanya.
Baca juga: COVID-19 jangkiti 240 orang di Papua
Pewarta: Alfian Rumagit
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2020
