MPR minta masyarakat displin terapkan PSBB

6 Mei 2020 20:00 WIB
MPR minta masyarakat displin terapkan PSBB
Wakil Ketua MPR RI Fraksi Partai NasDem Lestari Moerdijat. (ANTARA/Istimewa)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta Pemerintah Provinsi dan masyarakat DKI Jakarta tetap disiplin menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) karena ancaman memanjangnya masa pandemi COVID-19 di Indonesia masih terbuka apabila terus terjadi penularan.

"Saat ini lalu lintas di sejumlah ruas jalan DKI Jakarta sudah mulai ramai padahal kebijakan PSBB saat ini masih berlaku. Sebagai wilayah yang menjadi epicentrum penyebaran COVID-19 di Indonesia, kondisi ini sangat memprihatinkan," kata Lestari yang akrab disapa Rerie dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu.

Baca juga: PSI minta Gubernur Anies perketat PSBB

Baca juga: Anies minta Luhut setop KRL selama PSBB

Baca juga: Bersiap meniti puncak pandemi


Menurut Rerie, sikap selalu waspada dalam menghadapi wabah COVID-19 di Indonesia saat ini sangat diperlukan. Hal itu menurut dia karena belum ada data yang cukup konsisten untuk menunjukkan kondisi saat ini lebih baik.

"Beberapa hari lalu memang ada tren menurunnya jumlah penambahan pasien positif COVID-19 di DKI Jakarta. Namun berdasarkan Data Dinas Kesehatan Pemda DKI Selasa (5/5), jumlah pertambahan orang positif COVID-19 melonjak kembali sebanyak 169 kasus, walau pada Rabu (6/5) turun kembali dengan jumlah kasus positif baru ada 68," ujarnya.

Data itu menurut dia menunjukkan kita tidak bisa abai, apabila kita lengah sedikit saja bukan tidak mungkin bisa melonjak ke puncak lagi.

Menurut politisi Partai NasDem itu, tren penurunan jumlah positif COVID-19 beberapa waktu lalu seharusnya dijaga dengan disiplin penerapan PSBB yang ketat, bukan dengan melonggarkan aturan atau menerbitkan pengecualian untuk kelompok masyarakat tertentu.

Selain itu Rerie juga mempertanyakan prosedur dan teknis pengamanan, bila pemerintah akan membuka kembali layanan transportasi antardaerah untuk orang berkebutuhan khusus.

Dia meminta, pemerintah konsisten dalam menerapkan kebijakan dalam menghadapi wabah COVID-19, apalagi kondisi penyebaran COVID-19 di daerah seputar DKI Jakarta juga masih dalam fase pertambahan yang cukup signifikan.

"Tanpa melaksanakan pembatasan sosial dan transportasi yang ketat antarwilayah, peluang untuk terpapar COVID-19 dari wilayah tetangga cukup besar," katanya.

Rerie mengutip data dari Singapore University of Technology and Design (SUTD) pada Sabtu 25 April 2020 yang mengungkap prediksi akhir dari wabah COVID-19 di sejumlah negara, wabah di Indonesia diprediksi selesai pada 6 Juni 2020.

Namun menurut dia, saat ini terdapat perubahan prediksi yang diperbaharui SUTD pada Minggu, 3 Mei 2020, pandemi COVID-19 di Indonesia yang sebelumnya diprediksi selesai di 6 Juni bergeser menjadi 23 September 2020.

Menurut Rerie, kondisi saat ini memang dilematis bagi banyak orang, di satu sisi wabah COVID-19 mewajibkan kita untuk membatasi gerak namun di sisi lain menjelang lebaran kebutuhan masyarakat meningkat sehingga dorongan untuk beraktivitas di luar rumah pun tinggi.

"Tetapi inkonsistensi dalam menyikapi wabah COVID-19 ini malah bisa mengakibatkan dampak yang semakin parah dan semakin lamanya masa wabah ini berlangsung," katanya.

Karena itu menurut Rerie, untuk meredam pergerakan orang di luar rumah, sejumlah program bantuan sosial baik yang tunai maupun dalam bentuk barang, secepat mungkin bisa direalisasikan.

Menurut dia, tentu saja pembagian bantuan tersebut harus berdasarkan data yang valid sehingga bantuannya tepat sasaran.

Baca juga: Pemakaman dengan protokol COVID-19 di Jakarta menurun

Baca juga: Pemprov DKI beri sanksi perusahaan yang melanggar PSBB

Baca juga: Logistik untuk PSBB

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2020