Wakil Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mendorong Direktur baru PT Kereta Api Indonesia (KAI) Didiek Hartantyo untuk meminta masukan dari Kementerian Kesehatan ketika akan mengkaji kembali operasional kereta komuter atau KRL selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jabodetabek.operasional KRL selama PSBB sejauh ini perlu dikaji kembali oleh PT KAI.
"Memang operasional KRL selama PSBB sejauh ini perlu dikaji kembali oleh PT KAI. Sebetulnya kalau kita mau membuat sebuah strategi baru maka pihak pertama yang perlu dimintai masukan terkait operasional KRL adalah Kementerian Kesehatan," ujar Eko saat dihubungi Antara di Jakarta, Jumat.
Menurut ekonom Indef tersebut, masukan apapun yang nantinya akan diberikan oleh Kementerian Kesehatan terkait protokol kesehatan atau bahkan pembatasan super ketat baik di kereta maupun stasiun perlu segera ditindaklanjuti oleh PT KAI sebagai perusahaan induk yang membawahi operator KRL yakni PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).
Selain itu PT KAI juga perlu berkoordinasi secara intens dan mengkonsultasikan terlebih dahulu masukan-masukan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Perhubungan mengenai operasional KRL selama PSBB.
"Saya kira operasional KRL perlu dikaji ulang, mengingat adanya masukan dan saran dari beberapa kepala daerah di wilayah Jabodetabek mengenai operasional KRL selama PSBB," kata Eko Listiyanto.
Menurut dia langkah pengkajian kembali operasional KRL selama PSBB ini penting dilakukan agar semakin mendukung efektivitas pemberlakuan PSBB secara ketat yang dijalankan para kepala daerah di wilayah Jabodetabek dalam rangka memutus rantai penyebaran pandemi Covid-19.
Sebelumnya Lima kepala daerah, yakni Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) akan kembali mengusulkan pemberhentian sementara kereta rel listrik terkait penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) demi mencegah penyebaran virus corona.
Bupati Bogor, Ade Yasin menyayangkan tidak adanya perubahan operasional kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek saat penerapan PSBB dengan sebelum diterapkan PSBB.
Ade Yasin menyebutkan bahwa rata-rata pasien positif terinfeksi virus corona (COVID-19) yang berdomisili di Kabupaten Bogor lantaran tertular virus itu di dalam KRL.
Lima kepala daerah Bodebek sepakat memperpanjang masa penerapan PSBB selama 14 hari ke depan terhitung sejak habisnya pemberlakuan tahap satu, yaitu 28 April 2020.
Baca juga: Bodebek surati Menhub terkait penghentian sementara KRL
Baca juga: Tiga pengguna KRL positif COVID-19, KCI: Presentasenya rendah
Baca juga: BPTJ: Pengguna KRL dari Bogor turun 85 persen
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2020
