Politisi Partai Golkar Nusron Wahid menyebutkan, Program Kartu Prakerja dapat membantu sekolah menengah kejuruan (SMK) berbasis pondok pesantren dan sekolah kejuruan di tengah pandemi COVID-19.Kalau dituduh koruptif lewat platform digital dimana korupsinya
Menurut Nusron, di Jakarta, Jumat, Program Kartu Prakerja merupakan kolaborasi yang efektif dan saling mengisi antara pelatihan secara online seperti saat ini, dan pelatihan offline pada nantinya, pasca-COVID-19.
"Kartu Prakerja merupakan bentuk kolaborasi yang bisa menjadi energi positif dalam penyerapan tenaga kerja nantinya. Mitra Kartu Prakerja tidak hanya pemilik platform digital raksasa saja. SMK berbasis ponpes juga bisa menyediakan konten pelatihan. Seperti yang dilakukan SMK berbasis ponpes di Jateng, DIY dan Jawa Barat yang berkolaborasi dengan platform digital Sekolahmu," kata anggota Fraksi Golkar di DPR ini, saat berdiskusi secara virtual dengan pengelola SMK berbasis ponpes dan sekolah kejuruan/vokasi, di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Golkar bela program Kartu Prakerja saat rapat paripurna DPR
Jadi, menurut Nusron, tidak benar kalau pelatihan prakerja hanya dinikmati platform digital besar karena sebagian besar justru dinikmati pembuat modul, konten, dan lembaga pelatihan termasuk SMK berbasis ponpes.
"Siapa bilang Kartu Prakerja hanya dinikmati segelintir platform digital. Buktinya SMK ponpes sekolah kejuruan dan vokasi. Kuncinya harus punya produk. Justru pengelola SMK merasa terbantu, karena ada yang membantu kurasi, sehingga lebih mendekati ke dunia industri secara lebih nyata," ujar Nusron yang juga salah satu pengelola SMK ponpes.
Menurutnya, kalau ada pihak yang masih nyinyir dengan program ini, selain karena belum paham dan ada kecenderungan di antaranya memang mempunyai tendensi negatif terhadap niat baik pemerintah. Apalagi dengan menuding adanya korupsi dalam Program Kartu Prakerja.
"Kalau dituduh koruptif lewat platform digital dimana korupsinya. Wong platform digital itu hanya tampilan dari lembaga pelatihan dan sekolah vokasi yang menyediakan modul dan sarana pelatihan. Jadi biaya pelatihan itu jatuh ke lembaga pelatihan. Platform itu hanya biaya tampilan yang sifatnya bussiness to bussiness," ujarnya pula.
Ia menambahkan, dapat mengisi ruang kosong di tengah-tengah pandemi COVID-19 sebagai upaya pemerintah meningkatkan sumber daya manusia (SDM).
Apalagi, lanjut Nusron, peserta dapat insentif uang untuk mengurangi beban hidup dan sekaligus dapat skill untuk persiapan kerja atau usaha.
"Di tengah susah ini, kita tidak boleh berhenti melatih SDM kita agar lebih produktif dan kompetitif," katanya lagi.
Pengasuh SMK Balekambang Jepara KH Miftahudin mengungkapkan, jumlah SMK yang terlibat dalam Program Kartu Prakerja di Jateng, DIY, dan Jabar saat ini mencapai 314 SMK. Jumlahnya diyakini akan terus bertambah.
"SMK ponpes lebih memilih kerja sama dan kolaborasi dengan platform 'Sekolahmu', karena persyaratan lebih simpel, mau mendampingi sekolah tidak hanya membuat modul dan konten bagi guru. Tapi juga link dengan dunia usaha dan industri. Kami berkepentingan dengan Kartu Prakerja. Sebab salah satu parameter keberhasilan sekolah vokasi kayak kami adalah menyalurkan para alumni ke dunia kerja dan dunia usaha," ujarnya lagi.
Baca juga: KSP minta LKPP dan BPKP perkuat pelaksanaan Kartu Prakerja
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2020
