Saat berdiskusi dengan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Menristek Bambang mengatakan didapatkan skenario jika yang divaksin adalah separuh dari jumlah penduduk Indonesia, yakni sekitar 130 jutaan orang, maka butuh 260 jutaan ampul vaksin, karena satu kali vaksin butuh dua ampul.
"Waktu itu keluar angka sampai puluhan triliun untuk pengadaan dan distribusi vaksin," kata Menristek Bambang dalam bincang yang ditayangkan secara langsung di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Menristek: Indonesia tidak ingin jadi lahan uji klinis vaksin COVID-19
Baca juga: Riset vaksin COVID-19 jadi fokus utama program kerja sama EU dan ASEAN
Untuk memenuhi kebutuhan pengadaan vaksin COVID-19 bagi masyarakat, paling tidak ada keterlibatan pemerintah dengan memberikan subsidi. "Misalkan kelompok yang sanggup itu barangkali membayar, nah kelompok yang tidak mampu itu yang disubsidi," ujarnya.
Menurut Menristek Bambang, keterlibatan pemerintah itu bisa dengan menanggung 50-100 persen dari harga vaksin. Jika tidak ada subsidi, dikhawatirkan sebagian warga Indonesia tidak sanggup membeli vaksin.
"Menurut saya mungkin harus ada, paling tidak keterlibatan pemerintah untuk bisa menyebarkan vaksin tersebut," tuturnya.
Jika vaksinnya harus sepenuhnya dibeli sendiri, dikhawatirkan hanya orang-orang tertentu yang memiliki dana yang mampu membeli vaksin.
Baca juga: Eijkman: China, Kanada dan Eropa tawarkan pengembangan vaksin COVID-19
Baca juga: Eijkman segera selesaikan grand design pengembangan vaksin COVID-19
Baca juga: Indonesia dorong kerja sama internasional untuk vaksin, obat COVID-19
"Yang berarti orang yang bisa selamat itu berarti itu dipilih-pilih, hanya yang sanggup. Menurut saya nanti harus ada skema dimana pemerintah ikut terlibat," tuturnya.
Menristek Bambang menuturkan pandemi COVID-19 hanya akan berakhir dan tidak menjadi ancaman kalau vaksin sudah ditemukan.
Saat ini, Konsorsium COVID-19 yang dibentuk Kementerian Riset dan Teknologi berupaya untuk mengembangkan vaksin COVID-19 di Indonesia. Kemungkinan paling cepat vaksin itu dapat dibuat dalam waktu satu tahun.
Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2020
