"Kerja pemulihan ekonomi hanya bisa dimulai jika seluruh elemen masyarakat bertekad memenangi perang melawan COVID-19 saat ini. Karenanya, seluruh elemen masyarakat harus terus meningkatkan disiplin penerapan pembatasan sosial untuk memutus rantai penularan COVID-19," ujar Bamsoet dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu.
Baca juga: Dubes EU: jaga rantai pasokan untuk bangkitkan ekonomi pascawabah
Baca juga: Peneliti dorong pemulihan kinerja perdagangan usai pandemi COVID-19
Baca juga: Australia berupaya pulihkan ekonomi pada Juli pasca wabah COVID-19
Sebaliknya, kata Mantan Ketua DPR RI itu, kinerja perekonomian negara dipastikan semakin memburuk jika pembatasan sosial harus berkepanjangan akibat ketidakpedulian bersama memutus rantai penularan COVID-19.
Kepala Badan Bela Negara Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri (FKPPI) itu mengungkapkan pembatasan sosial yang terus meluas dan berkepanjangan telah menimbulkan dampak sangat serius pada sektor perekonomian nasional.
"Gambaran tentang terus memburuknya perekonomian nasional telah dipaparkan pemerintah. Satu-satunya motor pertumbuhan yang seharusnya masih bisa diandalkan adalah konsumsi masyarakat, karena baik investasi maupun ekspor tumbuh negatif. Namun, pertumbuhan konsumsi masyarakat pun telah melemah akibat PSBB yang semakin meluas," jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu mengatakan, saat ini masyarakat hanya fokus belanja bahan pangan. Belanja kebutuhan rumah tangga lainnya turun signifikan. Permintaan sandang hingga alas kaki anjlok. Pengeluaran biaya transportasi menurun sangat tajam.
Dalam situasi normal, konsumsi bisa tumbuh di kisaran lima persen. Namun, per kuartal I tahun 2020, konsumsi hanya tumbuh 2,84 persen karena dipengaruhi faktor PSBB.
"Biasanya, momentum bulan Ramadhan menuju Idul Fitri akan mendongkrak permintaan atau konsumsi. Faktor lain yang ikut mendorong tingginya permintaan adalah tahun ajaran baru, yakni belanja masyarakat untuk aneka kebutuhan pelajar. Tahun ini, kontribusi dua faktor itu terhadap pertumbuhan konsumsi pun dipastikan tidak signifikan," kata Bamsoet.
Perekonomian negara yang terus memburuk akan menyebabkan semakin banyak orang menderita akibat kemiskinan atau masyarakat tidak berpenghasilan lagi akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Sehingga, menurut Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila itu, pemulihan ekonomi dari krisis akibat pandemi COVID-19 sekarang justru ditentukan oleh tekad dan kesadaran masyarakat memutus rantai penularan wabah ini.
Langkah tersebut harus dilakukan dengan mendukung penuh kebijakan pemerintah memerangi COVID-19. Apabila jumlah pasien COVID-19 mampu diturunkan, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang ketat bisa dilonggarkan.
"Pelonggaran PSBB memungkinkan semua kegiatan produktif masyarakat bisa dimulai lagi," ujar dia.
Beberapa kementerian telah membuat timeline atau rencana kegiatan tentang skenario pemulihan ekonomi dalam sejumlah tahapan.
Misalnya, kapan sektor industri bisa mulai berproduksi lagi dan kapan saatnya mengizinkan kegiatan di pusat belanja atau toko. Pemerintah juga telah coba memulainya dengan melonggarkan pembatasan di sektor transportasi.
"Namun, realisasi semua rencana kegiatan pemulihan itu sangat bergantung pada kemampuan semua elemen masyarakat memutus rantai penularan COVID-19. Kemampuan itu harus direfleksikan melalui data riil tentang menurunnya jumlah pasien COVID-19. Karena itu, saya mengajak kita semua bertekad memenangi perang melawan COVID-19, agar kerja pemulihan bisa segera dimulai,” pungkas Bamsoet.
Baca juga: Penanganan COVID-19 di Malaysia masuki fase pemulihan
Baca juga: Pemimpin Uni Eropa mungkin tidak buat keputusan soal pemulihan ekonomi
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2020
