Dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) yang digelar secara daring padan Selasa (12/5), Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang belum pernah dilakukan sebelumnya agar perekonomian dapat segera pulih.
"Ini (pandemi) menjadi wake up call untuk kita. Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Bappenas untuk merancang ulang Sistem Kesehatan Nasional, Sistem Perlindungan Nasional, dan Sistem Ketahanan Bencana," ujarnya.
Mengusung tema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial” yang adaptif dan responsif, pembangunan 2021 akan difokuskan pada pemulihan ekonomi untuk sektor industri, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional; reformasi sistem perlindungan sosial, dan reformasi sistem ketahanan bencana.
Sasaran pembangunan nasional pada 2021 yang ingin dicapai, lanjut Suharso, adalah pulihnya perekonomian nasional pasca pandemi Covid-19 yang ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi pada kisaran 4,5–5,5 persen serta beberapa target lain seperti tingkat kemiskinan di angka 9,2 - 9,7 persen, tingkat pengangguran terbuka pada 7,5 - 8,2 persen, rasio gini pada 0,377 – 0,379, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 72,78 – 72,90.
“Pertumbuhan Ekonomi pada triwulan pertama, diumumkan oleh BPS, mencapai 2,97 persen dan mudah-mudahan kita benar-benar bisa rerata 2,3 persen pada tahun 2020 ini,” tuturnya.
Sementara itu, alokasi pagu indikatif pada Kementerian/Lembaga akan difokuskan pada beberapa sektor, yakni 10 destinasi pariwisata prioritas, sembilan kawasan industri di luar Jawa, industri 4.0 di lima sub sektor prioritas, pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0, dan jaringan pelabuhan utama terpadu.
"Kita harus disiplin dengan RKP, mudah-mudahan pada tahun 2022, kita bisa lebih baik lagi dan mengejar apa yang tertinggal pada tahun 2020-2021.” pungkas Suharso.
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2020