Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan pemerintah sedang menyiapkan strategi untuk badan usaha milik negara (BUMN) melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) agar dapat mengatasi dampak pandemi COVID-19.Kami belum bisa tampilkan angkanya karena harus dibawa ke sidang kabinet dulu
“Untuk BUMN ini, kami belum bisa tampilkan angkanya karena harus dibawa ke sidang kabinet dulu, jadi mohon pengertiannya,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Rabu.
Febrio mengatakan meski belum dapat menyebutkan besaran anggaran untuk BUMN, namun bentuk dukungannya meliputi penyertaan modal negara (PMN), pembayaran kompensasi, dan talangan atau investasi modal kerja.
Tak hanya itu, bentuk dukungan bagi BUMN juga berupa optimalisasi BMN, pelunasan tagihan, loss limit penjaminan, penundaan dividen, penjaminan pemerintah, dan pembayaran talangan tanah proyek strategis nasional (PSN).
“Pembayaran kompensasi ini jelas karena pemerintah ada utang ke PT PLN dan PT Pertamina sehingga harus ada pembayaran kompensasi di sana,” ujarnya.
Febrio menjelaskan pandemi COVID-19 telah berdampak pada BUMN melalui empat kategori yaitu dari sisi supply, demand, operasional, dan finansial.
Dampak dari sisi supply yaitu adanya gangguan terhadap pasokan bahan dan supply tidak terserap, sementara dari sisi demand adalah adanya penurunan terhadap daya beli, demand, dan sales.
Kemudian dari sisi operasional yaitu adanya pembatasan atau pemberhentian operasi perusahaan serta diperlukan perannya untuk penanggulangan COVID-19.
Sedangkan dari sisi finansial yakni adanya tunggakan pembayaran, kenaikan eksposur pinjaman, serta penurunan likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas.
Sementara itu, Febrio menuturkan terdapat lima kriteria BUMN yang akan dibantu dalam program PEN yakni dilihat dari pengaruhnya terhadap hajat hidup masyarakat, peran sovereign, eskposur terhadap sistem keuangan, kepemilikan pemerintah, dan total aset yang dimiliki.
“Kita harus hati-hati karena pemerintah enggak ‘Oh semua BUMN yang susah, akan kita bantu’ jadi belum tentu juga,” tegasnya.
Selain itu, Febrio mengatakan pemerintah juga menetapkan skala prioritas terhadap BUMN yaitu yang berada pada sektor infrastruktur, pangan, transportasi, sumber daya alam, keuangan, manufaktur, energi, dan pariwisata.
“Nanti, kita akan umumkan secara resmi kalau sudah masuk ke dalam sidang kabinet,” ujarnya.
Baca juga: Komisi VI: Pemerintah perlu cermat dalam penyaluran talangan dan PMN
Baca juga: Erick: Agenda Kementerian BUMN bergeser untuk pengamanan kesehatan
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2020
