Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) HM Nurdin Abdullah akhirnya melantik Penjabat Wali Kota Makassar yang baru, Yusran Jusuf. Dia menggantikan M Iqbal Suhaeb yang masa baktinya telah selesai 13 Mei 2020.Saya berharap Pj Wali Kota punya semangat baru memutus rantai COVID-19
"Izinkan saya sampaikan terima kasih kepada Pak Iqbal sebagai Pj Wali Kota Makassar selama setahun, tentunya telah bekerja secara maksimal. Saya rasakan betul beliau care (peduli) apalagi di saat pandemi COVID-19, tiada hari tanpa forkopimda bekerja di lapangan," ujar Nurdin, di Balai Kota Makassar, Rabu.
Selain itu, ia juga menyampaikan kepada Prof Yusran Jusuf, di tengah keprihatinan menghadapi COVID-19 masih banyak masalah yang melentang luas, untuk bagaimana caranya bisa di keluar dari situ, butuh komitmen bersama-sama.
Baca juga: Pemkot Makassar perpanjang masa PSBB COVID-19 tahap dua
Selain itu, dampak Corona adalah masalah serius termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran, ratusan perusahaan harus tutup, sehingga ini membutuhkan langkah pemulihan setelah dampak Corona.
"Kita menghadapi PHK besar-besaran, ratusan perusahaan tutup, puluhan karyawan dirumahkan, ini beban baru bagi kita," ujarnya pula.
Karena itu, Makassar harus diisi penjabat yang baru. Sebagai gubernur yang memilih orang yang tepat, meminta disahkan oleh Kemendagri, lalu Yusran Jusuf dipilih. Bila masalah ini dikerjakan setahun akankah maksimal, bagaimana kalau tiga bulan saja, katanya pula.
Nurdin menilai, Iqbal Suhaeb sulit mengendalikan Kota Makassar, selain itu dianggap tidak solid dalam menjalankan pemerintahan. Makassar adalah kota yang sangat dinamis, dan perlu pemimpin yang cepat dan tanggap menyelesaikan masalah.
"Iqbal begitu sulit kendalikan Makassar, kita juga tidak solid. Makanya, saya panggil Prof Yusran, bisa berikan masukan, serta menjadi team work (tim kerja) saya," kata mantan Bupati Bantaeng dua periode itu.
Menurut dia, saat ini dibutuhkan kebersamaan, sebab tantangan ke depan setelah pandemi COVID-19 ini selesai adalah langkah recovery atau pemulihan keadaan, sebab negara akan kesulitan mengelola anggaran yang tersisa, dan dibutuhkan skema baru.
Skema yang harus disiapkan, kata dia, bukanlah pekerjaan ringan serta dibutuhkan kerja sama dengan baik antara provinsi dan kabupaten kota. Selama perjalanan jabatan setahun ini dijalankan Iqbal Suhaeb, ujarnya pula, belum ada perubahan yang siginifikan.
"Saya setahun melihat Pak Iqbal betapa ingin mengubah Makassar sesuai harapan kita. Makassar saat ini kekosongan pemimpin, maka Gubernur memilih bukan rakyat, untuk menjalankan roda pemerintahan sementara, setelah ada wali kota definitif setelah pilkada," katanya lagi.
Baca juga: Gubernur Sulsel evaluasi PSBB Makassar
Bedanya, lanjut Nurdin, penjabat wali kota tergantung kinerja, dan gubernur berhak mengevaluasi kerja-kerjanya. Sedangkan wali kota definitif yang dipilih oleh rakyat, ia bertanggungjawab kepada pemerintah dan rakyatnya, serta dievaluasi oleh pemerintah pusat.
Berkaitan dengan penanganan COVID-19 di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar, ujar Nurdin, kuncinya sederhana yakni patuh dan disiplin. Kalau camat, lurah, RT dan RW semua bekerja, maka Makassar, Sulsel bisa segera lepas dari virus ini.
"Kita beri reward (penghargaan) siapa yang berhasil keluar dari zona merah kita berikan, tapi yang tidak tidak berhasil, tentu tidak. Jelasnya mau berkoordinasi dan berkomunikasi kita jalan," katanya lagi.
Soal Pilkada Kota Makassar yang rencananya digelar pada Desember 2020, dia mengatakan belum bisa memastikan, mengingat pandemi COVID-19 belum mereda, bahkan sejauh ini jumlah pasien masih mengalami fluktuatif.
"Pemilihan Wali Kota Desember ini, tapi saya yakin bisa menyeberang ke 2021. Soal Corona, saya apresiasi Dinkes Makassar tapi kalau nggak dibackup berat, akan susah.
Saya titipkan Pak Pj lakukan evaluasi secara menyeluruh, sektor yang tidak bergerak digerakkan, lakukan langkah tepat," kata dia lagi.
"Saya berharap Pj Wali Kota punya semangat baru memutus rantai COVID-19. Target kita Mei, positif harus menurun harus titik nol, tidak kita longgarkan PSBB, tetap prosedur kesehatan," ujarnya.
Penjabat Wali Kota Makassar yang baru Yusran Jusuf mengatakan, siap melaksanakan perintah dan menjalankan amanah yang diberikan kepadanya. Soal penanganan COVID-19, kata dia, tetap menjalankan prosedur dan protokol kesehatan sesuai aturannya.
"Saya siap menjalankan amanah, termasuk bersinergi dengan semua pihak dalam percepatan penanganan COVID-19 di Makassar, tentu akan dicari rumusan baru agar wabah ini bisa segera diselesaikan," katanya.
Sedangkan mantan Pj Wali Kota Makassar M Iqbal Suhaeb mengucapkan terima kasih kepada pihak yang mendukungnya selama ini.
Ia juga memohon maaf tidak bisa mengucapkan terima kasih kepada semua orang, baik dari kalangan birokrat, swasta hingga kalangan media yang selama ini mengawal pemberitaan kepada publik.
"Harapan saya, semoga penjabat yang baru bisa menjalankan politik di Kota Makassar, terutama yang paling penting seperti yang disampaikan Gubernur tadi, politik netralitas supaya pilkada berjalan dengan aman," katanya pula.
Baca juga: Kota Makassar naikkan status darurat COVID-19
Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2020
