Perludem ingatkan KPU tegas bersikap jika realisasi pilkada 2020 sulit

KPU harus tegas, jika memang sangat sulit dan berat, maka tidak perlu ragu melakukan penundaan ke 2021

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyarankan agar KPU bisa tegas bersikap kalau pemilihan kepala daerah (pilkada) memang dirasa sulit harus direalisasikan pada Desember 2020.

"KPU harus tegas, jika memang sangat sulit dan berat, maka tidak perlu ragu melakukan penundaan ke 2021," kata Titi Anggraini, di Jakarta, Rabu.

Kondisi saat ini, menurut dia, menjadi cukup berat bagi KPU karena jika hari pemilihan digelar pada Desember 2020, maka tahapan harus sudah bergulir lagi pada Juni.

Padahal, banyak hal yang harus disiapkan KPU untuk menyesuaikan penyelenggaraan di tengah pandemi, dan hal itu tidak bisa dilakukan dalam waktu sangat singkat.

Setidaknya, menurut dia, ada 4 hal yang perlu disiapkan, pertama soal aturan hukum pilkada yang harus menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Selanjutnya, memastikan kesiapan anggaran yang harus tersedia, sementara saat ini fokus prioritas masih kepada penanganan COVID-19.
Baca juga: KPU rancang mekanisme pilkada serentak saat pandemi COVID-19

Kemudian, KPU juga harus memastikan sisi teknis penyelenggaraan, agar tahapan sampai hari pemilihan bisa digelar meskipun dalam kondisi wabah.

Hal keempat yang perlu dipersiapkan, menurut dia, yaitu mengenai sumber daya manusia penyelenggara pilkada yang telah direkrut oleh KPU.

KPU harus memastikan mereka apakah masih layak, apakah ada yang terpapar COVID-19, dan mengenai kapasitas serta kapabilitas mereka menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi.

"Hal itu tidak bisa tergesa-gesa, jadi orientasinya jangan hanya pada hari pemilihan saja, tetapi sejak masa tahapan, semua penyesuaian itu dimulai sejak tahapan," kata dia pula.

KPU juga telah diberi ruang untuk bersikap apakah perlu menunda pilkada atau tidak di dalam undang-undang.

"KPU berhak punya sikap karena mereka diberi ruang, di UU disebutkan penundaan berdasarkan persetujuan 3 pihak, dan KPU boleh menentukan sikap berdasarkan pertimbangan objektif," ujarnya lagi.

Selain 4 hal yang perlu dipersiapkan secara matang dan tidak bisa dilakukan seketika, KPU juga memiliki pertimbangan objektif lain untuk menunda pilkada.

Fenomena dan kondisi sosial sekarang bisa menjadi pertimbangan, contohnya kata Titi, kepala daerah yang berniat maju menjadi tidak berkonsentrasi dalam penanganan pandemi, karena tentu mereka akan membagi konsentrasinya, bahkan berpotensi memanfaatkan pandemi sebagai ajang pencitraan dibanding melakukan penanganan.

Kemudian masyarakat saat ini sedang fokus menjaga keamanan dari wabah dan berupaya memulihkan kondisi ekonomi mereka.

"Jadi dengan pertimbangan objektif, tidak perlu ragu untuk menunda pelaksanaan pilkada 2021 saja," ujarnya lagi.