Nabil menilai sebagian dari TKI yang pulang ke tanah air memiliki keahlian, dana simpanan dan jaringan. Hal itu harus didorong agar dapat dikembangkan ketika mereka pulang ke desanya.
"Pemerintah melalui kementerian dan instansi terkait, harus mendorong agar TKI yang pulang ke tanah air memanfaatkan kreatifitas untuk memberi nilai lebih di desa masing-masing. Dengan demikian, para TKI dan pekerja migran dapat meningkatkan dinamika desa, bukan hanya bertahan hidup di desanya," ujar Nabil dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Setujui Perppu I/2020, FPKB soroti kartu prakerja dan hak imunitas
Baca juga: Hipmi sebut korban PHK butuh jaminan kerja usai COVID-19
Baca juga: GP Ansor: Realokasikan anggaran Kartu Prakerja untuk bantuan tunai
Menurut Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu, penggunaan kartu prakerja merupakan hak dari semua warga negara, tidak terkecuali para TKI.
"Jadi, mereka pun harus mendapat hak yang sama, dengan kemudahan akses kartu prakerja. Mereka juga membutuhkan bantuan, tapi memang harus sesuai prosedur," kata Nabil.
Gelombang besar kepulangan ribuan TKI dari beberapa negara sudah diprediksi sebelumnya. Hal itu mengingat banyak TKI yang tidak bisa bekerja di beberapa negara karena COVID-19.
Bahkan, mereka kesulitan akses bahan pangan dan keuangan. Sehingga opsi kembali ke tanah air merupakan pilihan terakhir yang rasional.
Pemerintah telah bekerja keras dengan melakukan rapid test di bandara dan pelabuhan yang menjadi titik masuk kepulangan para TKI.
Pemerintah juga menyiapkan aplikasi #PeduliLindungi untuk memantau perkembangan kesehatan masing-masing TKI yang baru pulang dari luar negeri.
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2020
