"Sudah ada lima daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumut yang diduga melakukan penyimpangan dana bansos COVID-19," ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sumut Kombes Polisi Rony Samtana, kepada wartawan, di Medan, Selasa.
Ia mengatakan, daerah yang diduga menyalahgunakan dana COVID-19, yakni Medan, Pematang Siantar, Toba, Samosir dan Deli Serdang.
Baca juga: Presiden Jokowi minta KPK ikut dampingi penyaluran bansos COVID-19
Baca juga: KPK masih temukan kesemrawutan penyaluran bansos
Baca juga: Pemerintah akui distribusi bansos tidak mudah
"Penyidik Polda Sumut sudah bekerja di lapangan untuk mengumpulkan bukti-bukti. Dan juga telah meminta keterangan dari beberapa orang saksi-saksi," ucapnya.
Ketika ditanyakan siapa saksi yang telah dimintai keterangan untuk Medan, Rony tidak bersedia memberikan penjelasan. "Saya tidak bisa memberikan keterangan, karena masih tahap penyelidikan," kata Samtana.
Sebelumnya, Kapolda Sumatera Utara Irjen Polisi Martuani Sormin mengatakan pihaknya tengah mendalami dugaan penyelewengan dana bansos dan bantuan langsung tunai (BLT) di sejumlah daerah di Sumut.
"Para pelakunya akan dijerat dengan pasal-pasal tindak pidana korupsi (Tipikor)," kata Martuani, pada talkshow yang disiarkan secara online dari Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Sumut, di Kantor Gubernur Sumut, Senin (18/5).
Ia mengatakan, sebagaimana instruksi Presiden, Polda Sumut akan terapkan kasus ini sebagai tindak pidana korupsi.
"Kami sedang kumpulkan data-data, apakah benar terjadi tindak pidana korupsi," jelasnya.
Martuani menyebutkan, Polda Sumut tidak akan memberikan toleransi pada tindakan yang menyentuh rasa keadilan, seperti dugaan penyelewengan dana bansos dan BLT.
"Saya sudah perintahkan Dirreskrimsus Polda Sumut untuk menyelidiki dugaan penyimpangan dana bansos dan BLT," kata mantan Asisten Operasi (Asops) Kapolri itu.
Pewarta: Munawar Mandailing
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2020
