Suahasil menuturkan realisasi belanja negara tersebut menurun 1,4 persen dibandingkan periode sama pada 2019 yaitu mencapai Rp632,6 triliun yang tumbuh 25,7 persen dari realisasi April 2018 dan 8,5 persen dari pagu APBN.
“Tumbuhnya negatif karena terjadi relokasi anggaran untuk belanja barang dan perjalanan dinas. Kalau belanja pegawai masih tetap jalan tapi langsung berhenti sehingga yang didorong adalah belanja sosial,” katanya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Rabu.
Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp382,5 triliun atau tumbuh 3,4 persen dari periode sama 2019 yakni Rp370,1 triliun dan 20,7 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 34/2020 Rp1.851,1 triliun.
Kemudian, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp241,4 triliun yang terkontraksi hingga 8 persen dibanding periode sama tahun lalu Rp 262,5 triliun namun telah mencapai 31,7 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 54/2020 sebesar Rp762,7 triliun.
Belanja pemerintah pusat sendiri ditunjang oleh belanja kementerian dan lembaga (K/L) Rp203,2 triliun atau tumbuh 1,1 persen dibanding April 2019 yang secara rinci terdiri dari belanja pegawai Rp68,2 triliun, belanja barang Rp52,9 triliun, belanja modal Rp20,7 triliun, dan bantuan sosial Rp61,4 triliun.
Realisasi belanja pegawai tumbuh 3,2 persen dibanding April 2019 yang sebesar Rp66,1 triliun antara lain disebabkan karena pembayaran tunjangan profesi guru serta gaji dan tunjangan pendidik nonPNS.
Kenaikan belanja pegawai terjadi pada beberapa K/L dengan pagu terbesar seperti Kementerian Agama Rp9,6 triliun atau meningkat 14,1 persen dibanding periode sama 2019 Rp8,4 triliun dan Kementerian Keuangan Rp8,4 triliun atau meningkat 4,1 persen dibanding April 2019 Rp8 triliun.
Belanja barang terkontraksi 18,8 persen dibanding April 2019 Rp65,2 triliun terjadi terutama pada perjalanan, operasional lainnya, honor kegiatan, dan yang diserahkan kepada masyarakat atau Pemerintah Daerah (Pemda).
Belanja modal tumbuh 30,6 persen dibanding April 2019 Rp15,9 triliun terutama disebabkan peningkatan belanja jalan, irigasi, jaringan, serta peralatan dan mesin di Polri.
Untuk realisasi belanja bansos yang hingga April 2020 tumbuh 13,7 persen terjadi karena untuk mendukung jaring pengaman sosial (SSN) dalam menghadapi pandemi COVID-19 melalui program PKH, Kartu Sembako, penyaluran bansos dan sembako untuk warga Jabodetabek, serta penyaluran bansos tunai untuk warga di luar Jabodetabek.
Sementara untuk realisasi TKDD sebesar Rp220,5 triliun secara rinci terdiri dari DBH Rp23 triliun, DAU Rp160 triliun, DAK Fisik Rp1,4 triliun, DAK Nonfisik Rp33,6 triliun, DID Rp2,3 triliun, Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY Rp0,2 triliun, serta dana desa Rp21 triliun.
“Transfer ke daerah Rp220,5 triliun lebih rendah 11,3 persen karena DBH turun, DAU turun, DAK fisik naik lalu DAK nonfisik turun, dan dana desa yang mulai 2020 disalurkan langsung ke rekening kas RKUN ke daerah,” jelasnya.
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2020
