"Permasalahan yang kita hadapi soal bansos ini adalah pendataan di masing-masing daerah mengalami kesulitan. Karena kita ingin 'by name dan addres'," kata Deputi IV Bidang Pertahanan Negara Kemenko Polhukam Mayjen TNI Rudianto saat Diskusi Publik Virtual, bertema "Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional di Tengah COVID-19, yang digelar Majelis Nasional KAHMI, di Jakarta, Rabu.
Baca juga: DKI salurkan Bansos bagi warga non Jakarta terdampak PSBB
Baca juga: Kemensos: Bantuan Sosial Tunai terealisasi setengah dari target
Baca juga: Kemensos gandeng KPK awasi penyaluran bansos
Pendataan untuk sembako dan lainnya, kata dia, sudah hampir 100 persen, sementara untuk dana desa masih 15-20 persen.
"Tetapi kita kontrol terus diharapkan bantuan sosial bisa sampai ke masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.
Terkait persoalan keamanan di tengah pandemi COVID-19 ini, kata Rudi, terjadinya peningkatan kriminalitas.
Hal itu, lanjut dia, disebabkan kesulitan kehidupan masyarakat di tengah pandemi ini. Bahkan, program asimilasi yang dikeluarkan oleh Kemenkumham dengan membebaskan sekitar 30 ribu narapidana untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan, kata Rudi, secara tidak langsung meningkatkan angka kriminalitas di tanah air.
"Namun, BNPT, BNN dan aparat kepolisian bekerja ekstra keras dalam meredam kriminalitas yang terjadi saat ini," katanya.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2020
