Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengungkapkan kampanye negatif dan diskriminasi sawit yang dilakukan Uni Eropa telah berimbas dan menekan para pengusaha di industri ini.Semua 'banking chain' tidak memberikan kredit kepada 'palm oil industry'
Joko mengatakan bahwa kini para pelaku usaha bahkan kesulitan mendapatkan pinjaman kredit dari bank-bank yang berbasis di Eropa dan Amerika, sebagai buntut dari isu negatif yang menghadang industri kelapa sawit.
"Semua banking chain tidak memberikan kredit kepada palm oil industry terutama European dan American banking, tidak ada yang mau memberikan kredit. Ini pelaku usaha di-pressure," kata Joko pada web seminar yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Gapki catat industri sawit sumbang devisa 3,5 miliar dolar AS
Akibatnya, Joko menjelaskan bahwa saat ini pelaku usaha hanya bisa mendapatkan pinjaman kredit dari bank-bank berbasis di China dan Jepang. Bahkan, bank Jepang juga belakangan mendapat tekanan untuk tidak memberikan pinjaman kepada sektor usaha minyak sawit.
Ia berpendapat bahwa pelaku usaha sawit seperti diisolasi karena mendapat tekanan dari berbagai pihak, tidak hanya soal pembiayaan, tetapi juga dari segi perdagangan.
"Menurut saya kekuatan nomor satu yang harus digerakkan ya dari politik. Kami sudah tidak bisa menjual ke sembarang pembeli tanpa persyaratan yang ketat, tidak bisa membeli bagan baku, tidak bisa mendapatkan biaya. Seberapa besar kita bisa fight kalau nanti bank China tidak bisa memberikan pinjaman," tegas Joko.
Menurut dia, upaya kampanye mendukung sawit yang dilakukan Indonesia serta negara produsen sawit lainnya, yakni Malaysia tidak seimbang dengan kampanye negatif yang dilakukan UE secara masif dan bertahun-tahun.
Sejak lima tahun terakhir, industri sawit selalu dihadapkan dengan isu deforestasi yang membuat komoditas ini akhirnya dikategorikan berisiko tinggi oleh UE.
Kemudian, isu kesehatan seperti kolesterol, hingga kanker juga turut menjadi hambatan bagi penjualan produk sawit di UE.
"Yang lebih mengejutkan lagi, kalau dulu gerakan anti palm oil tidak pernah melibatkan politik, sekarang dikaitkan, bahkan bukan hanya regional level, tapi PBB kemudian bisa digerakkan oleh politik anti palm oil, termasuk ILO," kata Joko.
Baca juga: Indonesia perlu beri informasi berimbang tentang sawit di forum dunia
Baca juga: Gapki: Industri sawit khawatir COVID-19 terus tekan harga CPO
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2020
