Model baru kolaborasi pola quatro helix ABCG (Akademisi, Bisnis, Community, dan Government) sudah saatnya mulai digalakkan sebagai solusi untuk mengatasi perekonomian di Jawa Timur (Jatim) yang saat ini lagi terpuruk selama pandemi COVID-19.Kedua, kebutuhan industri termasuk industri makanan dan minuman terhadap bahan baku harus dipenuhi dari bahan baku lokal
"Itu solusi dari diskusi kami bersama Pak Arief Harsono (Ketum Asosiasi Pengusaha Indonesia/Apindo) Jatim Rabu (20/5) malam," kata Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Surabaya Jamhadi di Surabaya, Kamis.
Menurut dia, pandemi COVID-19 telah memukul perekonomian di Jatim, Indonesia bahkan di dunia. Pemacu ekonomi yang umumnya ditopang oleh Trade, Tourism, dan Iinvestment (TTI), juga konsumsi kini berjalan hanya 30 persen.
"Untuk konsumsi diutamakan pangan. Berikutnya ialah sandang dan papan," ujar Jamhadi.
Kendati demikian Jamhadi tetap yakin bahwa perekonomian tumbuh walau melambat. Besarannya mencapai 2,5 persen dibandingkan kondisi normal sebesar 5,2 persen.
Baca juga: Presiden umumkan 9 langkah cegah perlambatan ekonomi
Selain itu Jamhadi mengatakan dampak dari perlambatan ekonomi di Jawa Timur berujung pengurangan tenaga kerja mulai dari tenaga outsourching ataupun karyawan tetap. "Hampir 2 juta jumlah pekerja di Jatim dirumahkan dari berbagai sektor usaha. Dampak paling besar ialah hotel dan manufaktur," katanya.
Untuk itu, kata dia, sudah saatnya model baru kolaborasi ABCG lebih ditingkatkan dalam proses industrialisasi mulai tahap ide, desain, dan implementasi.
"Kebijakan yang harus dilaksanakan yakni pertama membeli produk lokal buatan industri Indonesia. Kedua, kebutuhan industri termasuk industri makanan dan minuman terhadap bahan baku harus dipenuhi dari bahan baku lokal," katanya.
Baca juga: OECD perkirakan pelambatan lebih lanjut ekonomi global 2019 dan 2020
Berikutnya ialah memanfaatkan digital ekonomi, terutama Unicorn di Indonesia yang turut mendukung digital ekonomi. Selain itu ia mendukung kebijakan pemerintah terhadap sektor UMKM.
"Saat ini, sektor UMKM sudah menikmati delay payment hingga 6 bulan untuk perpajakan. Juga ada banyak stimulus ekonomi masyarakat, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), gratis dan diskon listrik, dan lain-lain. Itu bisa jadi trigger ekonomi," kata Jamhadi.
Hal lain yang harus dilaksanakan, lanjut dia, ialah pemberlakukan suku bunga yang reasonable sekitar 7 persen hingga beberapa tahun ke depan oleh perbankan sehingga ekonomi riil nyata bergerak.
Baca juga: Bappenas prediksikan ekonomi RI tumbuh satu persen pada 2020
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2020
