Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengaku prihatin dengan maraknya pelanggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah daerah, dan seharusnya setiap pemerintah daerah mengawal dengan ketat penerapan kebijakan tersebut.Tentu saja semua kemungkinan buruk itu harus dicegah
"PSBB adalah kebijakan sementara yang bertujuan melindungi masyarakat selama pandemik COVID-19. Namun dalam praktiknya akhir-akhir ini, terjadi banyak pelanggaran atas ketentuan PSBB sehingga, tujuan penerapan kebijakan tersebut bisa tidak maksimal," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Dia mencontohkan gambaran tentang pelanggaran PSBB nyata-nyata terjadi pada kerumunan calon penumpang di Bandara, serbuan warga ke pusat-pusat belanja seperti di pasar Tanah Abang hingga kerumunan warga di sore hari jelang buka puasa tanpa menggunakan masker dan berdesakan.
Baca juga: Bamsoet ingatkan risiko peningkatan kasus COVID-19 jika paksakan mudik
Bamsoet menilai kejadian tersebut sangat berisiko di tengah pandemik COVID-19 sehingga jika tidak dikendalikan, maka bisa menjadi awal dari gelombang kedua penularan virus tersebut.
"Tentu saja semua kemungkinan buruk itu harus dicegah," ujarnya.
Mantan Ketua DPR itu berharap laju pertumbuhan penderita COVID-19 dapat segera menurun sehingga apabila grafik penderita COVID-19 sudah menurun, maka semua pemerintah daerah yang menerapkan PSBB baru layak mempertimbangkan pelonggaran PSBB.
Baca juga: Bamsoet lakukan terobosan gelar sosialisasi Empat Pilar secara daring
Namun, dia menilai pelonggaran PSBB harus tetap berpijak pada protokol kesehatan pandemik COVID-19 seperti kewajiban jaga jarak, penggunaan masker dan cuci tangan.
Menurut dia, siapa pun yang melanggar protokol kesehatan harus ditindak saat pelonggaran PSBB mulai diterapkan.
Baca juga: Bamsoet minta pemerintah kaji mendalam kebijakan "new normal"
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2020
