Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjaga keamanan data dan memperkuat sistem teknologi informasi (IT).KPU sebagai penyelenggara pemilu harus menjaga keamanan data....
"KPU sebagai penyelenggara pemilu harus menjaga keamanan data dan juga menjadikan pelajaran untuk lebih memperkuat sistem keamanan IT," kata Mardani dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat, terkait ada dugaan data 2,3 juta data warga Indonesia dari sistem KPU diklaim diretas "hacker".
Baca juga: Menkominfo koordinasi dengan KPU terkait dugaan kebocoran data
Dia mengatakan langkah itu harus dilakukan, karena sangat berkaitan erat dalam menjaga kepercayaan dan kredibilitas di masyarakat.
Mardani juga meminta perlunya audit sistem keamanan data dan sistem informasi teknologi KPU, agar tidak terulang kejadian yang sama.
"Saya usulkan perlu diaudit sistem keamanan data dan sistem informasi teknologi KPU seluruhnya oleh konsultan independen, agar bisa jadi bahan masukan untuk perbaikan ke depannya," ujarnya.
Dia juga meminta kejadian tersebut menjadi pelajaran bagi pemerintah, agar sistem keamanan data nasional khususnya data kependudukan ditinjau ulang.
Ketua DPP PKS itu mengusulkan program KTP elektronik yang saat ini sifatnya sentralistis sekaligus ditinjau ulang keamanan data dan sistem IT-nya agar tidak mendatangkan bencana nasional.
Sebelumnya, masyarakat dikejutkan dengan klaim seorang yang diduga peretas dari akun Twitter @underthebreach pada Kamis (21/5) mengklaim telah membobol data 2,3 juta warga Indonesia dari sistem KPU.
Dalam cuitannya dikatakan telah berhasil mendapat data termasuk nama, alamat, nomor ID, tanggal lahir, dan lainnya.
Baca juga: Peretas klaim bobol jutaan data warga Indonesia dari KPU
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2020
