Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta penerapan kebijakan kenormalan baru atau tata cara hidup baru di tengah pandemi COVID-19 harus diiringi dengan pengawasan protokol kesehatan ketat dan kesiapan masyarakat.Satu orang tadinya menularkan delapan jiwa. Sekarang kan udah menurun
"Misalkan dibuka mal dan tempat wisata, tapi protokol kesehatan tetap jalan. Pengawasan harus lebih ketat. Meningkatkan kedisiplinan masyarakat," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu.
Menurutnya, harus ada regulasi tambahan yang mengatur pembatasan-pembatasan di pusat keramaian di masa normal baru itu sehingga apabila ditemukan ada warga yang tak disiplin, maka ada payung hukum yang jelas dalam menindaknya.
"Jadi tidak seperti sebelumnya, bebas. Tapi harus pake masker, jaga jarak atau 'physical distancing' jalan," ujarnya.
Baca juga: Tempat wisata Jakarta akan dibuka bertahap
Kemudian, kata Taufik, masyarakat Jakarta juga harus siap menjalani fase normal baru usai pembatasan sosial berskala besar (PSBB) fase ketiga berakhir pada 4 Juni 2020.
"Harus ada peningkatan disiplin pada masyarakat berkaitan dengan syarat-syarat normal baru. Itu bukan berarti bukan bebas segala-galanya. Masih dalam pembatasan, misalnya tetap jaga jarak, tetap pake masker," kata Taufik.
Menurut politisi Partai Gerindra itu, kebijakan normal baru itu ada sisi positifnya juga karena hingga kini belum ada satu negara pun yang berhasil menemukan vaksin untuk penyembuhan Covid-19.
"Saya kira ini, menurut saya ada baiknya. Kita tidak paham sampai kapan virus ini. Ketika kasus turun pun, virus tetap ada. Karena itu (masyarakat) harus dibiasakan," ujarnya.
Baca juga: Anggota DPRD minta Pemprov DKI rilis riwayat kontak COVID-19
Taufik meyakini setelah masa PSBB berakhir nanti, penularan penyakit COVID-19 terus menurun karena dia menilai kebijakan PSBB yang selama ini diterapkan telah menunjukkan hasil yang positif.
"Satu orang tadinya menularkan delapan jiwa. Sekarang kan udah menurun. Mudah-mudahan sampai tanggal 4 Juni turun atau banding nol gitu," kata dia.
Meski begitu, lanjut dia, dirinya tetap mengimbau agar masyarakat tetap di rumah saja, selama tidak ada kegiatan penting yang mengharuskan untuk ke luar rumahnya. Sehingga, mata rantai penyebaran Covid-19 di Jakarta cepat terputus.
"Masyarakat sebaiknya di rumah aja. Kalau tidak penting, jangan keluar," katanya.
Baca juga: DPRD DKI dukung kenormalan baru sesuai protokol kesehatan COVID-19
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku akan mengerahkan pasukan TNI-Polri secara masif di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota, guna mendisiplinkan protokol kesehatan demi mempersiapkan normal baru.
Empat provinsi yang sedang disiapkan untuk melakukan normal baru yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Gorontalo.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2020
