Pandemi COVID-19 merupakan momen untuk menjalankan rencana pembangunan rendah karbon, membangun kembali dengan cara yang lebih baik untuk mewujudkan kenormalan baru, kata pejabat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
"Dunia sudah mengarah ke pembangunan rendah karbon. Jangan sampai Indonesia tertinggal dan tersalip karena di ASEAN saja Laos dan seterusnya mereka sudah mengarah ke sana juga. Kalau enggak sekarang kapan lagi," kata Direktur Lingkungan Hidup Bappenas Medrilzam di Jakarta, Kamis, dalam webinar mengenai pemulihan ekonomi dan sosial pasca-COVID-19 melalui pembangunan rendah karbon.
Medrilzam mengatakan bahwa masa pandemi COVID-19 yang membuat kondisi lingkungan justru membaik karena polusi berkurang harus dimanfaatkan untuk menjalankan konsep membangun kembali dengan cara lebih baik.
Rektor Institut Pertanian Bogor Arif Satria sepakat dengan pendapat itu. Ia mengatakan bahwa sekarang adalah momentum yang tepat untuk mengarusutamakan kebijakan pembangunan rendah karbon.
Direktur Eksekutif Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia Paul Butarbutar mengatakan pembangunan rendah karbon adalah keharusan dan Indonesia harus bergerak menuju ke sana sesuai dengan kesepakatan global.
Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas Arifin Rudiyanto mengatakan konsep pembangunan rendah karbon sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
"Kita perlu konsisten, kita perlu dukungan untuk itu. Tidak hanya pemerintah, tapi juga aktor nonpemerintah. Sehingga pembangunan rendah karbon digerakkan oleh semua," katanya.
Direktur Eksekutif Center On Reforms Economic Indonesia Mohammad Faisal mengatakan pembangunan rendah karbon sangat perlu dilakukan karena kegiatan pembangunan harus sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan.
Ia mengemukakan pentingnya konsistensi dalam menjalankan pembangunan rendah karbon karena prosesnya berjangka panjang.
"Akan ada kendala memang dalam pelaksanaannya, karena itu pembangunan rendah karbon itu harus diperkuat," kata Faisal.
Sementera itu, jurnalis lingkungan senior Brigitta Isworo Laksmi mengemukakan pentingnya gerakan bersama untuk menjalankan pembangunan rendah karbon.
Ia mengatakan bahwa solusi harus dipikirkan untuk mengatasi urusan politik supaya tidak mengganggu jalannya pembangunan rendah karbon, mengingat begitu ganti pemerintahan Indonesia biasanya "poco ke kiri dan ke kanan".
Baca juga:
Pembangunan rendah karbon bisa turunkan emisi hingga 43 persen
Jawa Barat siap laksanakan pembangunan rendah karbon
Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2020
