Anggota DPRD Jawa Timur Achmad Amir Aslichin mendorong Pemerintah Provinsi setempat tidak ragu menerapkan normal baru (new normal) di lingkungan pondok pesantren.Tentu dengan penerapan ketat protokol kesehatan pencegahan COVID-19, berikut dukungan anggaran untuk kebutuhan standarisasi infrastruktur penopangnya
"Tentu dengan penerapan ketat protokol kesehatan pencegahan COVID-19, berikut dukungan anggaran untuk kebutuhan standarisasi infrastruktur penopangnya," ujarnya di Surabaya, Kamis.
Penerapan normal baru di pondok pesantren, kata dia, sangat butuh perhatian khusus pemerintah, mulai tahap pengembalian santri dari berbagai daerah, pemeriksaan massal, standarisasi sarana kesehatan dan ruang belajar, hingga pengalokasian anggaran khusus selama masa transisi.
Baca juga: Anggota DPR: Jaga semangat puasa dan Idul Fitri jalani "new normal"
Sebagai wakil rakyat, politikus PKB itu komitmen akan melakukan koordinasi secara intens, dengan PWNU, PCNU dan RMI, soal kesiapan serta kebutuhan pesantren di masa normal baru nantinya.
"Kami juga akan dorong pemerintah provinsi juga daerah, mendukung penuh persiapan tersebut," ucap Mas Iin, sapaan akrabnya.
Dari data di Kemenag pada 2019, di Jawa Timur terdapat 4.550 pondok pesantren dengan 574.340 santri.
Baca juga: Kampung tangguh di Mojokerto sebagai persiapan new normal
Menurut dia, selain sebagai pusat pendidikan, pondok pesantren memiliki peran penting sebagai penopang stabilitas ekonomi dan sosial kemasyarakatan.
Era normal baru, lanjut dia, sebagai langkah yang dipilih pemerintah yang harus dipahami secara bijak, yakni bukan berarti menyerah pada pandemik COVID-19, namun justru menuntut untuk cepat beradaptasi.
"Adaptasi merupakan kunci kita menghadapi pandemik. Karena itulah kita bersama harus mengawal penerapan normal baru," tuturnya.
Baca juga: MUI: mall dan bandara direlaksasi, masjid harus juga
Pewarta: Fiqih Arfani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2020
